Sejarah Sherman Anti-Trust Act 1890 dan Aturan Monopoli AS

Undang-undang Sherman Anti-Trust 1890 merupakan regulasi pertama yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat untuk melarang pembentukan trust atau persekutuan perusahaan yang menghambat persaingan. Regulasi ini dinamai dari Senator John Sherman dari Ohio, yang menjabat sebagai ketua komite keuangan senat dan Sekretaris Perbendaharaan di bawah Presiden Hayes.

Latar Belakang dan Pengesahan Undang-Undang

Sebelumnya beberapa negara bagian telah mengesahkan undang-undang serupa, namun cakupannya terbatas hanya pada bisnis di dalam wilayah satu negara bagian saja. Undang-undang Sherman Antitrust disusun berdasarkan wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Kongres untuk mengatur perdagangan antarnegara bagian. Rancangan undang-undang ini berhasil disahkan di Senat dengan perolehan suara 51 berbanding 1 pada tanggal 8 April 1890, dan disetujui secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 242 suara tanpa penolakan pada tanggal 20 Juni 1890. Presiden Benjamin Harrison kemudian menandatangani undang-undang tersebut pada tanggal 2 Juli 1890.

Trust sendiri merupakan sebuah skema di mana para pemegang saham dari berbagai perusahaan mengalihkan saham mereka kepada sekelompok wali amanat atau trustee. Sebagai imbalannya, para pemegang saham mendapatkan sertifikat yang memberi hak atas bagian tertentu dari keuntungan gabungan perusahaan-perusahaan yang dikelola secara bersama tersebut.

Dominasi Industri dan Sanksi Hukum

Menjelang akhir abad ke-19, berbagai trust mendominasi sejumlah industri besar dan merusak iklim persaingan usaha. Sebagai contoh, Standard Oil Trust dibentuk pada tanggal 2 Januari 1882 berdasarkan gagasan dari pengacara Samuel Dodd, di mana seluruh properti diserahkan kepada dewan yang terdiri dari sembilan wali amanat untuk menentukan dividen dan memilih pengurus perusahaan komponen. Melalui mekanisme ini, Standard Oil dapat beroperasi layaknya sebuah monopoli tunggal.

Undang-undang Sherman Anti-Trust memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk menggelar proses hukum guna membubarkan trust. Setiap bentuk gabungan yang menghambat perdagangan antarnegara bagian atau dengan bangsa asing dinyatakan ilegal, dengan ancaman denda sebesar 5.000 dolar AS serta hukuman penjara satu tahun bagi pihak yang membentuknya. Selain itu, individu maupun perusahaan yang menderita kerugian akibat praktik trust diizinkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan federal dengan tuntutan ganti rugi hingga tiga kali lipat.

Tantangan Mahkamah Agung dan Penegakan Hukum

Meskipun dirancang untuk memulihkan persaingan, undang-undang ini dirumuskan secara longgar dan gagal mendefinisikan istilah-istilah penting seperti trust, kombinasi, konspirasi, dan monopoli. Lima tahun berselang, Mahkamah Agung melemahkan undang-undang tersebut dalam kasus United States v. E. C. Knight Company pada tahun 1895, dengan keputusan bahwa American Sugar Refining Company tidak melanggar hukum meskipun menguasai sekitar 98 persen penyulingan gula di Amerika Serikat karena kontrol atas manufaktur tidak sama dengan kontrol atas perdagangan.

Putusan E. C. Knight sempat memupus harapan adanya regulasi pemerintah terhadap trust, namun undang-undang ini kembali digunakan dengan sukses besar selama kampanye pemberantasan trust oleh Presiden Theodore Roosevelt pada awal abad ke-20. Pada tahun 1904, Mahkamah Agung memenangkan gugatan pemerintah untuk membubarkan Northern Securities Company, dan pada tahun 1911 Presiden Taft menerapkan undang-undang tersebut terhadap Standard Oil Company serta American Tobacco Company. Menjelang akhir tahun 1990-an, pemerintah federal kembali memanfaatkan undang-undang yang telah berusia lebih dari satu abad ini dalam menghadapi perusahaan perangkat lunak raksasa Microsoft.