Ratusan Narapidana di Inggris dan Wales Bebas Lebih Awal

Sekitar 650 narapidana tambahan mulai meninggalkan penjara-penjara di Inggris dan Wales pada hari Selasa dalam fase ketiga rencana pemerintah untuk mengakhiri krisis populasi penjara. Kelompok ini mencakup para pelanggar hukum yang menjalani hukuman hingga tiga tahun dan dua bulan.

Ketentuan Program Pembebasan

Berdasarkan aturan baru tersebut, mereka keluar dari penjara setelah menjalani masa tahanan tidak lebih dari sepertiga dari vonis mereka, alih-alih setengahnya. Setidaknya 1.350 narapidana telah meninggalkan penjara lebih awal sejak tanggal 1 Oktober di bawah dua gelombang pertama program ini. Para pejabat memperkirakan setidaknya 2.500 orang akan dibebaskan pada akhir tahun untuk menjalani dua pertiga sisa hukuman mereka dalam pengawasan di tengah masyarakat.

Tahap ketiga pada hari Selasa ini melanjutkan proses pembebasan narapidana yang menjalani hukuman semakin panjang, yang nantinya akan memuncak pada Juni mendatang bagi mereka yang dihukum lebih dari 12 tahun. Kohort tersebut meliputi orang-orang yang dihukum karena perkelahian di tempat umum yang memiliki hukuman maksimal tiga tahun, pencurian rumah, serta penipuan. Sejumlah pelanggar kekerasan yang dihukum karena penyerangan, luka berat dengan niat, atau dakwaan senjata api tingkat rendah juga dapat dibebaskan.

Meskipun demikian, narapidana yang dihukum atas satu dari lebih dari 70 pelanggaran dibebaskan dari program percepatan ini, termasuk kasus pembunuhan tidak berencana, pemerkosaan, kejahatan seksual dan pelecehan, serta narapidana seumur hidup.

Dampak dan Pengawasan di Masyarakat

Statistik populasi penjara mingguan menunjukkan bahwa program pembebasan awal ini untuk sementara berdampak pada krisis populasi di dalam penjara. Data mingguan terbaru menunjukkan terdapat 86.982 orang di dalam penjara, dengan ketersediaan ruang kosong untuk menampung tambahan 2.076 narapidana jika diperlukan. Angka tersebut menunjukkan kapasitas sel yang tersedia 500 lebih banyak pada satu waktu dibandingkan saat malam peluncuran program pada Oktober lalu.

Kelompok korban dan penyintas turut menyuarakan kekhawatiran mereka. Organisasi pendukung penyintas kekerasan dalam rumah tangga, Refuge, menyatakan kepada BBC News bahwa para pelaku kekerasan tersebut termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Biasanya, narapidana yang dilepaskan harus siap untuk dipasangi gelang elektronik dan dikenakan kondisi pemantauan lain selama dua pertiga masa hukuman mereka.

Saat berada di luar, mereka akan diawasi oleh petugas masa percobaan yang bertanggung jawab memastikan para narapidana mengikuti kursus atau program lain untuk mengubah hidup. Petugas juga memantau kepatuhan terhadap ketentuan lisensi mereka, yang dapat mencakup larangan memasuki area tertentu dan menghubungi korban. Pemerintah sendiri belum memublikasikan angka terkait tingkat penahanan kembali narapidana ke penjara akibat pelanggaran ketentuan lisensi.

Statistik paling mutakhir memperlihatkan bahwa sebanyak 12.338 narapidana dikirim kembali ke penjara karena melanggar ketentuan mereka antara bulan April hingga Juni. Angka tersebut meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun mengalami penurunan dari tiga bulan pertama tahun tersebut. Para ahli rehabilitasi menyampaikan bahwa penahanan kembali tersebut sering kali lebih berkaitan dengan kegagalan narapidana menepati janji pertemuan atau tinggal di alamat tertentu, sementara sekitar seperlima penahanan ulang disebabkan oleh pelanggaran baru.

Tanggapan Serikat Pekerja dan Tokoh Politik

Napo selaku serikat pekerja masa percobaan sebelumnya mengatakan bahwa pembebasan ini memberikan beban luar biasa kepada para anggotanya yang bertugas memantau narapidana di masyarakat. Para anggota serikat telah melakukan pemungutan suara dalam beberapa pekan terakhir mengenai potensi aksi mogok kerja terkait upah dan kondisi kerja, dengan hasil pemungutan suara yang dijadwalkan keluar pada hari Jumat. Kementerian Kehakiman menawarkan kenaikan gaji sebesar 5 persen kepada para petugas masa percobaan, sementara mereka menuntut kenaikan 12 persen sebagai bagian dari rencana untuk mengganti kerugian pendapatan akibat pemotongan anggaran sejak tahun 2010.

Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa tawaran tersebut adil dan telah diterima oleh dua serikat pekerja lainnya, serta dipadukan dengan investasi senilai 700 juta poundsterling untuk merekrut 1.300 petugas tambahan dan penerapan alat kecerdasan buatan guna mengurangi beban kerja pemantauan narapidana. Di sisi lain, pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch sebelumnya mengkritik program tersebut dan mengaku khawatir mengenai orang-orang berbahaya yang dilepaskan ke jalanan padahal mereka belum selesai menjalani masa hukuman serta belum direhabilitasi. Sebagai catatan, program pembebasan awal yang diperkenalkan oleh Partai Konservatif sebelumnya telah membebaskan lebih dari 10.000 narapidana lebih awal antara bulan Oktober 2023 hingga September 2024.