Daftar Isi
Pemerintah Italia melunak terkait rencana pengenaan pajak sebesar 26 persen terhadap keuntungan investasi orang kaya yang memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri. Kebijakan yang dirancang untuk mendongkrak penerimaan negara tersebut berpotensi diubah karena dikhawatirkan membuat Italia kehilangan daya tarik bagi para pemilik modal besar.
Pemerintah Terbuka untuk Berdialog
Wakil Menteri Ekonomi Italia Maurizio Leo menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk mempertimbangkan berbagai usulan perubahan terhadap kebijakan pajak keluar atau exit tax tersebut. Menurut dia, pemerintah selalu siap membuka ruang dialog untuk memperbaiki kebijakan yang ada, meski belum merinci bentuk perubahan yang akan dilakukan seperti dilaporkan Reuters pada Kamis (5/11/2026).
Rencana exit tax ini merupakan bagian dari rancangan anggaran Italia tahun depan yang diumumkan Perdana Menteri Giorgia Meloni pada bulan sebelumnya. Dalam proposal tersebut, pemerintah berencana memungut pajak sebesar 26 persen atas keuntungan modal dari investasi keuangan milik individu dengan nilai minimal 800.000 euro atau setara dengan US$900.880 yang memindahkan domisili pajaknya ke luar negeri.
Kritik dan Kekhawatiran Pakar Pajak
Proposal kebijakan tersebut langsung menuai kritik tajam dari para penasihat kekayaan dan pakar pajak. Kebijakan itu dinilai berpotensi mereduksi daya tarik Italia bagi kalangan berduit sekaligus membalikkan upaya pemerintahan sebelumnya dalam menarik investor asing.
Lembaga think tank Istituto Bruno Leoni mengkritik kebijakan tersebut sebagai pajak kekayaan terselubung. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Matteo Renzi berpendapat bahwa rencana tersebut menyia-nyiakan upaya satu dekade untuk menggaet modal asing ke dalam negeri.
Selama ini, Italia justru memberikan berbagai insentif pajak guna menarik individu berpenghasilan tinggi agar menetap. Salah satunya adalah skema pajak tetap senilai 300.000 euro per tahun atas penghasilan luar negeri, serta insentif bagi warga Italia di luar negeri yang ingin kembali.
Antonio Tomassini, pengacara dari firma hukum DLA Piper di Milan, mengatakan kepada Reuters bahwa wacana tersebut telah memicu keresahan. Setiap kliennya disebut telah menghubungi dirinya karena pembahasan kebijakan ini menciptakan ketidakpastian.
Tomassini menambahkan, pemerintah semestinya memberikan kepastian bahwa aturan tersebut tidak berlaku bagi individu yang telah memanfaatkan rezim pajak khusus di Italia, setidaknya hingga masa insentif mereka selesai.
Paket Kebijakan Fiskal
Rencana exit tax ini berjalan berdampingan dengan kebijakan fiskal lain yang menyasar sektor korporasi keuangan dan energi. Pemerintah memasukkan kenaikan pajak senilai 6,6 miliar euro untuk perusahaan keuangan dan energi ke dalam rancangan anggaran tahun depan, serta menggandakan pajak transaksi keuangan guna menambah penerimaan sebesar 1,38 miliar euro per tahun.
Profesor Kebijakan Ekonomi University of Bari, Nicola Daniele Coniglio, berpandangan bahwa pungutan terhadap orang kaya tersebut sejalan dengan arah anggaran yang menuntut kontribusi lebih besar dari perbankan dan individu beraset jumbo. Kendati demikian, dia menyayangkan proses perumusan kebijakan yang dinilai kurang matang tanpa pemberitahuan atau diskusi awal.
