Tantangan Kongres Baru Awasi Kekuatan Besar Teknologi AS

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu di Amerika Serikat berhasil merebut kendali kedua kamar Kongres, setelah kampanye yang diwarnai isu kecerdasan buatan atau AI. Sejumlah kandidat dari Partai Demokrat maupun Republik menjadikan isu AI sebagai sorotan, termasuk pembangunan pusat data dan teknologi pengawasan, yang membuat para pemilih mempertanyakan arah masa depan regulasi teknologi.

Penolakan Publik terhadap Pusat Data

Isu pusat data menjadi pusat perhatian utama dalam pemilu paruh waktu akibat konsumsi air dan listrik yang masif serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Para pemilih menolak lebih dari 40 rancangan aturan yang mendukung pembangunan pusat data di berbagai wilayah. Menurut Paris Marx, kritikus teknologi dan pemandu siniar Tech Won’t Save Us, tindakan lebih lanjut kemungkinan besar akan muncul di tingkat lokal dan negara bagian dalam jangka pendek.

Pemerintah daerah berpotensi memberlakukan moratorium terhadap pembangunan pusat data baru, menyusul langkah New York yang menerapkan kebijakan serupa tahun ini. Samir Jain, wakil presiden bidang kebijakan di Center for Democracy and Technology, menyatakan bahwa perusahaan teknologi terlalu fokus memenangi perlombaan AI global tanpa memprioritaskan dampak terhadap masyarakat sehari-hari. Reaksi keras publik terhadap fasilitas tersebut menunjukkan penolakan nyata terhadap pendekatan industri teknologi saat ini.

Urgensi Undang-Undang Privasi Data

Para kritikus teknologi dan pakar kebijakan menilai bahwa langkah pertama yang harus diambil oleh Kongres baru adalah memprioritaskan regulasi privasi data konsumen. India McKinney, direktur urusan federal di Electronic Frontier Foundation, menyebutkan bahwa privasi data konsumen merupakan cara paling tepat untuk mengekang perusahaan teknologi. Saat ini, Amerika Serikat belum memiliki undang-undang federal yang komprehensif mengenai privasi data konsumen.

Kinsey Fabrizio, presiden dan kepala eksekutif Consumer Technology Association, menyatakan bahwa ada ruang yang luas untuk kemajuan bipartisan terkait undang-undang privasi nasional. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat akibat penggunaan kamera pengawas pembaca pelat nomor oleh penegak hukum serta dahaga data perusahaan AI untuk melatih model mereka. Di sisi lain, industri pialang data yang bernilai lebih dari 277 miliar dolar AS juga menjadi mesin utama di balik praktik pengawasan digital tersebut.

Harapan Kebijakan Bipartisan

Meskipun Partai Demokrat memegang mayoritas di Kongres, banyak isu teknologi sensitif yang mendapatkan dukungan lintas partai, seperti undang-undang Take It Down Act yang disahkan hampir secara bulat pada tahun 2025. Namun, tantangan bagi para legislator adalah fokus pada bahaya nyata di dunia nyata daripada ancaman eksistensial yang kerap digaungkan oleh industri teknologi.

Para pemimpin teknologi, termasuk Elon Musk, menggelontorkan ratusan juta dolar untuk mendukung kandidat dari Partai Republik, seperti Ken Paxton di Texas yang kalah dari politikus Demokrat James Talarico. Meski demikian, para pakar teknologi berpendapat bahwa hasil pemilu mencerminkan keinginan kuat para pemilih untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan besar. Langkah selanjutnya bergantung pada seberapa besar keberanian Kongres baru dalam menghadapi kekuatan industri teknologi besar.