Daftar Isi
Perjuangan warga Jamaika untuk mendapatkan akses pantai secara terbuka mendapat angin segar setelah pengadilan mengeluarkan perintah injunksi sementara. Keputusan ini dinilai sebagai langkah penting dalam menentang model pariwisata yang meminggirkan warga lokal dari pesisir pantai milik negara mereka sendiri.
Dukungan Internasional dan Kemenangan Hukum
Pengacara hak asasi manusia asal Australia, Eva Buzo, baru saja menyelesaikan aksi renang maraton selama hampir 11 jam menuju Pantai One Man di Montego Bay. Kedatangannya disambut meriah oleh para pendukung yang meneriakkan seruan pantai bebas untuk umum. Menurut laporan The Guardian, Buzo menyatakan dukungannya kepada gerakan Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (Jabbem) yang memperjuangkan hak publik atas pesisir pantai. Ia menilai privatisasi pantai sebagai warisan kolonial yang membatasi kebebasan fundamental masyarakat.
Kunjungan tersebut bertepatan dengan kemenangan hukum yang diraih Jabbem pada awal Oktober lalu. Pengadilan menerbitkan perintah injunksi yang mencegah pemerintah untuk terus membatasi akses ke Little Dunn’s River di St Ann, sementara proses persidangan masih berjalan. Undang-Undang Kontrol Pantai 1956 selama ini memberikan kepemilikan foreshore dan dasar laut kepada negara, yang dimanfaatkan oleh berbagai pemerintahan untuk membatasi akses serta menjual garis pantai kepada investor hotel mewah.
Pendiri Jabbem, Dr Devon Taylor, menyatakan bahwa kemenangan tersebut membuktikan kekuatan argumen hukum yang mereka miliki. Wilbourn Carr, seorang warga berusia 73 tahun yang memperjuangkan akses pantai di Portland parish, menambahkan bahwa putusan sela tersebut menumbuhkan harapan baru bagi kasus-kasus serupa di seluruh wilayah Jamaika.
Tanggapan Pemerintah dan Bantahan Aktivis
Pemerintah Jamaika menyatakan akan segera mengajukan banding atas putusan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Matthew Samuda berpendapat bahwa aksi protes yang dilakukan tidak memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah bertujuan melindungi investasi pariwisata penting serta menjaga keamanan masyarakat, sekaligus memperbarui undang-undang agar pembangunan masa depan tetap menyediakan titik akses publik dan ruang rekreasi komunitas.
Terkait pembatasan di Little Dunn’s River, Samuda menjelaskan bahwa akses sempat ditutup menyusul terjadinya tindak pembunuhan di lokasi tersebut. Pemerintah kemudian menerapkan manajemen terstruktur dengan mendirikan struktur keamanan dan memfasilitasi akses gratis setiap akhir pekan, lengkap dengan penyediaan penjaga pantai. Samuda juga menyebut sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar dan sumber pendapatan bagi hampir 200.000 warga Jamaika, sehingga ia menilai para aktivis keliru menempatkan industri ini sebagai musuh.
Sebaliknya, Taylor menolak alasan pencegahan kejahatan yang dikemukakan pemerintah untuk menutup pantai. Ia menegaskan bahwa undang-undang tahun 1956 tersebut tidak pernah dirancang sebagai instrumen pengendali kejahatan, dan penutupan berkepanjangan itu merupakan bentuk hukuman kolektif yang ilegal bagi masyarakat. Paul Roberts, seorang arsitek asal Inggris yang menjadi koordinator komunitas Jabbem di St Ann, juga menepis anggapan pemerintah bahwa warga lokal tidak dapat dipercaya untuk menjaga ketertiban.
Kritik terhadap Model Pariwisata Perkebunan
Para aktivis mengkritik model pariwisata yang diterapkan di negara itu sebagai bentuk pariwisata perkebunan yang merugikan warga pribumi. Taylor menyebutkan bahwa praktik tersebut mengeksploitasi tenaga kerja murah, merusak lingkungan, serta mengisolasi masyarakat dari wilayah pesisir melalui undang-undang era kolonial. Buzo turut menegaskan bahwa akses terhadap ruang publik bersama merupakan isu hak asasi manusia, merujuk pada negara seperti Australia dan Barbados yang mampu mengelola pariwisata tanpa menutup akses pantai bagi publik.
Menanggapi perbandingan tersebut, Samuda berargumen bahwa kondisi Jamaika berbeda karena sempat berada dalam daftar negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia selama tiga dekade. Selain itu, sebagian besar garis pantai di Jamaika berbatu dan hanya sebagian kecil yang dikategorikan sebagai pantai, di mana sebagian besar wilayah berpasir tersebut masih dapat diakses oleh publik meski beberapa di antaranya dikenai biaya atau pembatasan tertentu.
Jabbem terus mendesak akses pantai yang sepenuhnya bebas tanpa hambatan karena banyak keluarga lokal terbebani oleh mahalnya tiket masuk serta larangan membawa makanan dari luar. CEO Jamaica Environment Trust, Dr Theresa Rodriguez-Moodie, menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan pantai yang diusulkan oleh Perdana Menteri Andrew Holness pada bulan Maret lalu dinilai belum mampu menjawab tuntutan masyarakat secara memadai. Taylor memastikan pihaknya tidak akan berhenti berjuang hingga undang-undang lama tersebut dihapuskan sepenuhnya demi mengembalikan hak-hak dasar warga negara.
Sumber: Environment | The Guardian
