Kantor Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menolak permintaan sejumlah senator untuk menyelidiki pembatasan jaringan satelit Starlink dan Starshield yang dialami militer Ukraina. Keputusan tersebut diambil setelah layanan satelit milik SpaceX itu dilaporkan mengalami gangguan saat digunakan dalam operasi militer.
Gangguan Koneksi pada Drone Militer
Pihak Ukraina melaporkan bahwa drone militer mereka kehilangan konektivitas satelit saat terbang dengan kecepatan melebihi 161 kilometer per jam. Pembatasan akses pada jaringan Starlink dan versi militernya, Starshield, tersebut terjadi selama kurang lebih 10 hari sebelum akhirnya dipulihkan kembali.
Menanggapi gangguan itu, sembilan senator AS yang terdiri dari lima anggota Partai Demokrat dan empat anggota Partai Republik mengirimkan surat kepada Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Platte Moring pada 15 Oktober. Para legislator mendesak pemeriksaan untuk mengetahui apakah pembatasan tersebut diperintahkan, diizinkan, atau diterapkan oleh SpaceX, Pentagon, atau lembaga pemerintah AS lainnya, serta apakah tindakan itu sesuai dengan kontrak yang berjalan.
Saran Pengalihan Penyelidikan
Dalam surat balasan yang dikutip dari CNN, Moring menjelaskan bahwa pertanyaan dari para legislator tersebut lebih tepat ditujukan kepada Angkatan Udara dan Angkatan Luar Angkasa AS. Menurut Moring, kedua cabang militer itu memiliki wewenang yang lebih sesuai untuk menangani masalah tersebut dan mengoordinasikan tanggapan dari pemerintah.
Juru bicara kantor Inspektur Jenderal Pentagon mengonfirmasi kepada Ars Technica bahwa pihaknya telah mempertimbangkan permohonan Kongres tersebut secara cermat. Pihaknya memutuskan masalah itu lebih baik ditangani oleh Departemen Perang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk meninjau kembali keputusan tersebut apabila terdapat informasi baru.
Masalah gangguan satelit ini mencuat setelah pihak administrasi mengancam akan menahan bantuan intelijen ke Kyiv terkait serangan Ukraina terhadap kilang minyak Rusia, serta menyusul langkah Presiden Donald Trump yang membuat kesepakatan pembelian diesel Rusia dan pelonggaran sanksi terhadap Moskow.
Sumber: Ars Technica - All content
