Daftar Isi
Para politisi di negara-negara Arab menunjukkan respons yang minim atau bahkan tidak ada saat politisi Israel mulai berupaya membentuk pemerintahan koalisi menyusul pemilu yang tidak menghasilkan pemenang mutlak. Situasi ini terjadi karena belum ada kejelasan apakah pemerintahan baru Israel akan melanjutkan kebijakan seperti biasa di bawah petahana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau beralih ke jalur domestik yang lebih moderat di bawah lawan politiknya.
Kebijakan Luar Negeri Diperkirakan Tetap
Terlepas dari hasil akhirnya, konsensus umum menunjukkan kecil kemungkinan akan terjadi perubahan besar dalam hubungan luar negeri Israel dengan negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, Yordania, Mesir, serta negara-negara Teluk. Kebijakan terhadap warga Palestina juga diprediksi tidak akan banyak bergeser.
Politikus Mesir, Mostafa Bakry, menulis di platform X bahwa Benjamin Netanyahu dan saingan utamanya, Gadi Eisenkot, adalah dua sisi mata uang yang sama. Menurutnya, kegagalan Netanyahu membentuk pemerintahan tidak berarti apa yang akan datang akan jauh berbeda dari pendahulunya.
Beth Oppenheim, seorang peneliti kebijakan di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, menjelaskan bahwa dalam hal kebijakan luar naberi, tidak akan ada transformasi fundamental. Doktrin keamanan pasca-7 Oktober milik Netanyahu telah diadopsi oleh hampir semua partai Yahudi Israel.
Solusi Dua Negara Dinilai Telah Mati
Para pengamat meyakini bahwa solusi dua negara sudah tidak lagi menjadi opsi yang hidup. Oppenheim mencatat bahwa dukungan terhadap kenegaraan Palestina telah runtuh di sebagian besar spektrum politik Yahudi, dan kontrol permanen Israel atas warga Palestina telah menjadi normalisasi.
Dalam sebuah kesempatan pada Agustus tahun ini, Eisenkot sendiri menyatakan bahwa tidak ada negara Palestina, dan tidak ada negara Palestina yang akan dibentuk di bawah pemerintahan yang mereka bentuk. Meskipun demikian, pemerintahan yang dipimpin Eisenkot kemungkinan besar akan bekerja sama dengan partai-partai Israel berhaluan kiri yang sebelumnya mendukung solusi dua negara.
Menurut Mairav Zonszein, analis senior Israel di International Crisis Group, pemerintahan baru paling banter hanya akan mampu memperlambat eskalasi agresi Israel di wilayah pendudukan. Pemerintahan yang kurang ekstrem juga dinilai akan meredakan pesan keagamaan, tidak terlalu menuntut terkait kondisi pelucutan senjata Hamas di Gaza, serta berpotensi menekan kekerasan pemukim di Tepi Barat.
Normalisasi dengan Arab Saudi dan Situasi di Suriah
Syarat Arab Saudi untuk melakukan normalisasi dengan Israel semakin mengeras setelah kampanye militer di Gaza yang menewaskan sedikitnya 70.000 warga Palestina dan menghancurkan wilayah tersebut. Arab Saudi menegaskan tidak ada jalur normalisasi tanpa adanya kemajuan menuju kenegaraan Palestina.
Namun, analis menyebutkan bahwa jika pemerintahan yang kurang garis keras berkuasa, negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir akan lebih mudah mengakui diplomasi bawah meja yang selama ini telah terjalin. Terkait Suriah, studi dari lembaga think tank Suriah, Etana, mencatat bahwa pasukan Israel telah menduduki wilayah Suriah dan melakukan ribuan operasi darat.
Ksenia Svetlova dari Chatham House menyatakan bahwa jika blok anti-Netanyahu berkuasa, kemungkinan terwujudnya kesepakatan keamanan dengan Suriah akan menjadi lebih besar. Kendati demikian, ia memperkirakan proses tersebut akan membutuhkan waktu karena pemerintahan baru tersebut akan terus mendapat serangan dari sayap kanan ekstrem.
Harapan Diplomasi di Lebanon
Kalangan pengamat dan media di Lebanon menyampaikan bahwa pemerintah Lebanon lebih memilih blok anti-Netanyahu dipimpin oleh Eisenkot berada di kekuasaan. Lebanon dan Israel saat ini masih terus berunding mengenai penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan, di mana Israel mengeklaim telah mendirikan zona penyangga.
Di lingkaran politik Lebanon, terdapat persepsi bahwa Eisenkot akan lebih mudah diajak berunding dibandingkan Netanyahu dan sekutu ekstremnya. Seorang pejabat Lebanon menyampaikan kepada harian Lebanon, L’Orient Today, bahwa pada masa ketika Netanyahu dilengserkan dari kekuasaan antara tahun 2021 dan 2022 oleh Naftali Bennett dan Yair Lapid, pihak mereka dapat bernegosiasi dan menyepakati perjanjian maritim.
