Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas pihak yang menjadi pengguna atau pemesan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi lainnya. Ia meminta agar proses hukum tersebut dilakukan secara transparan, adil, dan profesional.
Desakan Pengusutan dan Dampak Penyadapan
Menurut Almuzzammil, kasus tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele dan harus dipastikan agar tidak terulang di masa depan. Ia menuturkan bahwa praktik penyadapan tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan bernegara serta bertentangan dengan prinsip jalan yang lurus.
Almuzzammil menjelaskan bahwa nilai religius tersebut sejalan dengan sila pertama Pancasila serta pidato Presiden Prabowo Subianto. Ia menambahkan bahwa prinsip itu juga mencerminkan sikap tegak lurus dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.
Status Tersangka dan Pemeriksaan Lanjutan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh penting lainnya. Mereka yang berstatus tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Eko Hadi, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa para tersangka tersebut akan segera diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan perkara tersebut. Keterangan itu disampaikan Susatyo usai melakukan penggeledahan di salah satu rumah kawasan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat malam, tanggal 20 November.








