Dunia

Negara-negara Sepakati Aturan Robot Pembunuh pada 2028

Negara-negara Sepakati Aturan Robot Pembunuh pada 2028
Daftar Isi
  1. Proses Perundingan yang Menantang
  2. Langkah Diplomasi Multilateral
  3. Kritik dari Kelompok Pengawas

Sebanyak 128 negara yang menghadiri konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, telah sepakat untuk menyusun aturan mengenai senjata otonom mematikan atau yang dikenal sebagai “robot pembunuh”. Kesepakatan ini dicapai dalam waktu dua tahun ke depan.

Proses Perundingan yang Menantang

Pengumuman yang disampaikan pada Sabtu tersebut merupakan hasil dari Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (CCW). Keputusan ini muncul setelah hampir 100 negara mendesak agar aturan yang mengikat secara hukum segera diberlakukan terhadap senjata yang mampu membunuh tanpa keputusan akhir dari manusia.

Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan dari sejumlah negara produsen senjata utama, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Israel. Mengingat keputusan dalam konvensi ini memerlukan konsensus dari seluruh negara anggota, proses perundingan menjadi cukup alot.

Para diplomat menyebutkan bahwa keberatan Rusia terkait prosedur sempat menyebabkan beberapa sesi formal dibatalkan. Diskusi mengenai pemilihan kata dalam teks akhir bahkan berlangsung sepanjang malam.

Langkah Diplomasi Multilateral

Julien Thoeni, diplomat Swiss yang memimpin konferensi tersebut, menjelaskan bahwa beberapa negara menolak penggunaan kata “bernegosiasi”. Oleh karena itu, teks yang disepakati akhirnya menggunakan istilah “elaborasi” atau penyusunan instrumen.

Thoeni menyebut bahwa hasil ini merupakan langkah signifikan bagi perlucutan senjata kemanusiaan setelah lebih dari 10 tahun perundingan. “Ini menunjukkan bahwa di dunia yang sangat terpecah saat ini, diplomasi multilateral masih bisa memberikan hasil yang konkret,” ujarnya kepada wartawan saat menutup pertemuan.

Ia menambahkan, proses ini nantinya akan menentukan senjata mana yang dapat dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional, serta senjata mana yang diizinkan namun tetap harus diatur penggunaannya.

Kritik dari Kelompok Pengawas

Di sisi lain, koalisi Stop Killer Robots yang terdiri dari 300 organisasi menyatakan bahwa mandat tersebut telah “diencerkan” dan tidak memberikan jalur yang jelas menuju aturan yang mengikat secara hukum. Direktur Eksekutif Stop Killer Robots, Nicole van Rooijen, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa senjata otonom saat ini sudah digunakan dalam pertempuran, termasuk sistem yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memilih target.

“Menunda pembuatan instrumen yang mengikat secara hukum menempatkan warga sipil dan kemanusiaan dalam risiko,” ungkap Van Rooijen.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Direktur Senjata di Human Rights Watch, Verity Coyle, menilai hasil konferensi ini mengecewakan. Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak memberikan tindakan mendesak yang diperlukan untuk menyetujui aturan baru, sementara perkembangan teknologi di bidang ini terus melaju dengan sangat cepat.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *