Partai Golkar menekankan agar calon wakil presiden baru yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus memiliki legitimasi yang kuat di berbagai aspek. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam program Head to Head CNN Indonesia TV pada Rabu (18/11) malam.
Legitimasi Hukum dan Sosial
Menurut Doli, legitimasi pertama yang harus dimiliki adalah legitimasi secara hukum dan administrasi. Ia mengingatkan agar figur yang terpilih benar-benar memenuhi seluruh persyaratan sesuai undang-undang sehingga tidak menimbulkan gugatan di kemudian hari.
“Bahwa sosok wakil presiden itu adalah orang yang punya legitimasi. Legitimasi apa? Pertama soal legitimasi hukum, termasuk administrasi. Jangan sampai nanti sudah terpilih, dalam tiga bulan ada lagi orang menggugat,” ujar Doli, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Doli menambahkan, tim verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus bekerja dengan teliti dan merinci pemenuhan syarat kandidat. Selain itu, figur tersebut wajib memiliki rekam jejak yang jelas serta dikenal di kalangan politik dan masyarakat.
“Orang yang memang dikenal di lingkungan po- politik dan masyarakat. Jadi orang yang punya track record. Enggak boleh orang yang sembarangan tiba-tiba enggak tahu dari mana asal-usulnya tiba-tiba muncul sebagai wakil presiden,” jelas dia.
Kecocokan dan Momentum Kebangkitan
Di samping legitimasi, Doli berpendapat bahwa wakil presiden baru harus mempunyai kecocokan atau chemistry yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto demi efektivitas kinerja pemerintahan ke depan. Ia menyatakan pergantian posisi ini tidak hanya sekadar suksesi kekuasaan, melainkan peluang bagi pemerintah untuk bangkit kembali.
“Ya. Kalau selama ini misalnya ada tingkat kepuasan menurun, elektabilitas juga seperti itu, ini momentum kita untuk rebound,” tutur Doli.
Kursi wakil presiden sendiri saat ini mengalami kekosongan setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11). Terkait hal ini, Presiden Prabowo memberikan waktu selama satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membahas penggantinya.
Sementara itu, partai-partai anggota Koalisi Indonesia Maju selain Partai Gerindra sepakat untuk tidak mencalonkan kader mereka sendiri. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa kedua nama calon wakil presiden yang disepakati berasal dari internal Partai Gerindra.
Sejauh ini, tiga nama elite Partai Gerindra muncul sebagai kandidat kuat di ruang publik. Ketiga tokoh tersebut adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua MPR sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.








