Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan pengesahan tersebut mengakhiri penantian masyarakat selama 18 tahun sekaligus menjadi hasil kerja panjang Komisi III sejak September 2025.
Apresiasi Khusus untuk Sufmi Dasco Ahmad
Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, yang telah mengawal ketat proses legislasi aturan tersebut dari awal hingga pengesahan. Menurutnya, Dasco telah menginstruksikan pimpinan Komisi III untuk mempercepat pembentukan undang-undang itu sejak Agustus tahun sebelumnya.
Dasco bahkan meminta Komisi III tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) di tengah masa reses, serta memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama di komisi tersebut, seperti dilaporkan detikcom.
Persetujuan Pemerintah dan Rapat Tingkat I
Sebelum disahkan di paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke tahap selanjutnya melalui rapat pengambilan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju agar rancangan regulasi itu dibawa ke sidang paripurna.
Rapat tingkat pertama tersebut dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad serta didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Jajaran pimpinan Komisi III yang hadir meliputi Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.
Dari pihak pemerintah, hadir Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, beserta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkum Eddy Hiariej menyatakan pemerintah menyetujui dan menyambut baik penyelesaian RUU Perampasan Aset pada tingkat satu untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR. Pemerintah memandang perampasan aset memegang peranan vital dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi serta berbagai kejahatan lainnya.
Sumber: News - Detikcom








