Daftar Isi
Jumlah anak yang hidup di zona konflik mencapai rekor tertinggi pada 2025, menurut temuan organisasi kemanusiaan Save the Children yang dirilis pada Kamis (15/10). Laporan terbaru dalam seri “Stop the War on Children” tersebut mencatat sebanyak 589 juta anak di seluruh dunia tinggal di wilayah konflik bersenjata.
Wilayah Persebaran Anak di Zona Konflik
Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1990 dan meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertengahan dekade 1990-an. Kepala Eksekutif Save the Children Jerman, Florian Westphal, menyatakan bahwa bagi jutaan anak, ketakutan, kekerasan, dan pengungsian merupakan bagian dari keseharian mereka, serta mendesak agar temuan ini menjadi peringatan keras bagi komunitas internasional.
Berdasarkan laporan itu, sekitar dua dari lima anak di Afrika dan Timur Tengah tinggal di zona konflik pada 2025. Wilayah Afrika sendiri menyumbang 44 persen dari seluruh anak yang hidup di kawasan konflik global, di mana paparan konflik terhadap anak di benua tersebut telah meningkat lebih dari tiga lipat dalam 15 tahun terakhir dari 12 persen pada 2010 menjadi 39 persen pada 2025.
Sementara itu, proporsi regional di Timur Tengah mencatat 40,2 persen anak hidup di zona konflik pada tahun lalu, yang merepresentasikan lonjakan tajam sebesar hampir 29 persen dari 52 juta anak pada 2024 menjadi 67 juta anak pada 2025.
Peningkatan Pelanggaran Berat terhadap Anak
Laporan tersebut menyoroti peningkatan drastis dalam penolakan akses kemanusiaan, di mana total 8.322 insiden terverifikasi mengenai pelarangan bantuan kemanusiaan untuk anak tercatat pada 2025. Angka ini melonjak 16 kali lipat dalam satu dekade terakhir dari 509 insiden pada 2015 dan hanya delapan insiden ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan (MRM) pada 2005.
Wilayah Palestina mencatat sebagian besar kasus dengan 5.946 insiden atau lebih dari 70 persen dari seluruh kasus terverifikasi secara global. Penolakan akses kemanusiaan meningkat dari sekitar 2 persen dari seluruh pelanggaran berat terhadap anak pada 2015 menjadi lebih dari 21 persen pada 2025, menjadikannya pelanggaran nomor dua yang paling sering dicatat setelah pembunuhan dan mutilasi anak.
Pelanggaran berat lain yang diatur dalam MRM meliputi perekrutan anak oleh angkatan bersenjata, kekerasan seksual, penculikan, serta serangan terhadap sekolah dan rumah sakit.
Konsentrasi Pelanggaran dan Jenis Kekerasan
Secara keseluruhan, studi tersebut menemukan sebanyak 38.967 pelanggaran berat terhadap anak telah diverifikasi oleh PBB, yang menjadi angka tahunan tertinggi kedua sejak MRM didirikan setelah rekor 41.763 pelanggaran pada 2024. Lebih dari setengah kasus tersebut terjadi di tiga wilayah saja, yaitu wilayah Palestina, Republik Demokratik Kongo (RDK), dan Nigeria, dengan wilayah Palestina menyumbang 12.449 pelanggaran terverifikasi atau hampir sepertiga dari total kasus.
Selain penolakan akses kemanusiaan, catatan pelanggaran sepanjang 2025 mencakup 14.224 anak tewas atau cacat dalam konflik, rekor 5.128 penculikan anak, 1.787 kasus kekerasan seksual yang naik 71 persen dalam dekade terakhir, serta tahun kelima berturut-turut peningkatan serangan terhadap sekolah dan rumah sakit yang mencapai 2.930 kasus.
Wilayah Palestina mencatat jumlah serangan tertinggi terhadap fasilitas pendidikan atau kesehatan dengan 837 insiden, diikuti oleh Ukraina dengan 643 insiden. Lonjakan tajam kekerasan seksual tercatat di RDK dengan kenaikan dari 358 kasus pada 2024 menjadi 592 kasus pada 2025, serta Sudan yang meningkat dari 74 menjadi 193 kasus, di mana sekitar 86 persen dari seluruh kasus didokumentasikan di zona konflik Afrika.
Organisasi non-pemerintah itu menegaskan bahwa anak-anak memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, dan perubahan situasi membutuhkan pilihan politik yang mengutamakan keselamatan anak serta komitmen berkelanjutan untuk menghentikan perang terhadap anak.





