Dunia

Krisis Konstitusi Somalia Uji Perjanjian Federal Negara

Krisis Konstitusi Somalia Uji Perjanjian Federal Negara

Krisis politik melanda Somalia setelah Presiden Hassan Sheikh Mohamud memecat Ketua Mahkamah Agung Bashe Yusuf Ahmed sehari sebelum putusan terkait perpanjangan masa jabatan satu tahun. Pemerintah segera melantik penggantinya setelah menolak putusan mahkamah yang menyatakan bahwa amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan dari empat menjadi lima tahun tidak berlaku surut bagi pejabat yang sedang menjabat.

Uji Coba Sistem Federal

Perombakan konstitusi ini menjadi puncak perselisihan politik selama dua tahun mengenai visi Presiden Mohamud untuk memperkuat institusi nasional dan pemilu langsung. Pemerintah pusat menilai aturan baru ini krusial untuk menyelesaikan masalah struktural negara, sementara kubu penentang memandangnya sebagai langkah sepihak. Menurut Jethro Norman dari Danish Institute for International Studies seperti dilaporkan Al Jazeera, reformasi tersebut berupaya memperluas kewenangan hukum Mogadishu atas wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai administrasi regional.

Puntland dan Jubaland menolak amandemen tersebut dengan alasan bahwa konstitusi provisional tahun 2012 merupakan kesepakatan bersama antara pusat dan daerah yang tidak boleh diubah melalui suara mayoritas parlemen saja. Ketegangan semakin meningkat setelah pemerintah membatalkan perjanjian pelabuhan dan keamanan dengan Uni Emirat Arab (UEA) pada Januari lalu, sementara negara-negara bagian regional tetap mempertahankan hubungan erat dengan Abu Dhabi.

Akademisi Somalia Afyare Elmi menyatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah melemahkan konsensus rapuh tahun 2012 dengan memaksakan perubahan yang tidak dapat ditegakkan di wilayah-wilayah penentang. Ali Mohamed Omar selaku menteri negara untuk urusan luar negeri Somalia menuturkan bahwa sistem sebelumnya yang mengandalkan tetua klan tidak memberikan legitimasi publik yang memadai. Sebaliknya, anggota parlemen pendukung reformasi Mohamed Ibrahim Moalimuu menyebut langkah presiden sebagai tindakan berani demi membuka hak pilih langsung bagi warga.

Dampak Lokal dan Penolakan Regional

Dampak reformasi terasa nyata di Negara Bagian South West menyusul sengketa pemilihan ulang Presiden Abdiaziz Hassan Laftagareen pada bulan Maret lalu. Pasukan federal menggulingkan Laftagareen, yang kemudian memicu bentrokan bersenjata di Baidoa sebelum pemilihan majelis negara bagian pertama digelar pada bulan Mei. Laftagareen yang kini berada di pengasingan menuturkan kepada Al Jazeera bahwa pemisahan kekuasaan antara pusat dan daerah adalah kunci penjaga persatuan Somalia.

Ketegangan serupa juga muncul di wilayah Hiiraan setelah pendukung lokal menentang hasil pemilihan di Hirshabelle yang dikuasai sekutu presiden. Komisi pemilihan telah menjadwalkan pemilihan parlemen pada 15 April 2027 dan pemilihan presiden oleh parlemen pada 15 Mei 2027 berdasarkan masa jabatan lima tahun yang baru.

Di tengah kebuntuan politik ini, dukungan internasional untuk rekonstruksi Somalia mulai mengalami tekanan menyusul penutupan misi politik PBB pada bulan Oktober atas permintaan pemerintah. Mahad Wasuge selaku direktur eksekutif Somali Public Agenda mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Somalia sedang menghadapi masa transisi sulit di tengah rendahnya tingkat kepercayaan antar-elite.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *