Sebuah tawaran uang tunai sebesar US$10.000 atau sekitar Rp154 juta per rumah tangga ditujukan kepada warga Hazle Township, Pennsylvania, Amerika Serikat. Namun, warga setempat secara bulat menolak tawaran tersebut untuk menyetujui pembangunan fasilitas data center raksasa.
Penolakan Proyek Project Hazelnut
Proyek yang dinamai Project Hazelnut ini dikembangkan oleh NorthPoint Development dengan rencana pembangunan kompleks data center seluas lebih dari 1.300 hektare. Pihak pengembang menyiapkan sejumlah komitmen besar demi memuluskan rencana tersebut, mulai dari insentif tunai Rp154 juta per rumah tangga hingga alokasi dana komunitas sebesar Rp231 miliar untuk pendidikan dan fasilitas umum.
Selain itu, pengembang menjanjikan pembukaan lebih dari 2.000 lapangan kerja serta mempertahankan area hutan seluas 1.100 hektare. Meskipun hampir 17 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan, tawaran tersebut tetap ditolak dan dinilai sebagai bentuk suap oleh warga.
Ed Negra, seorang warga yang juga pemilik usaha kecil, menyatakan bahwa dana yang ditawarkan tidak sebanding dengan dampak buruk yang harus ditanggung. Menurutnya, nilai properti warga akan jatuh drastis akibat proyek tersebut. Sentimen serupa disampaikan oleh warga lain bernama Brian Malloy yang menegaskan bahwa lingkungan tempat tinggal mereka tidak untuk dijual.
Alasan Kekhawatiran Warga
Penolakan warga didasari oleh pengalaman di kota kecil terdekat, Archbald, di mana rencana enam kampus data center memicu kemarahan karena menguras pasokan listrik, menaikkan tarif energi, dan menimbulkan kebisingan siang malam. Dewan kota yang menyetujui rencana di Archbald tersebut akhirnya digulingkan oleh warganya.
Warga Hazle Township mengkhawatirkan kebutuhan listrik raksasa dari data center yang dapat menaikkan tarif bagi seluruh masyarakat. Mesin pendingin yang beroperasi selama dua puluh empat jam juga dikhawatirkan menimbulkan kebisingan konstan, sementara penggunaan air pendingin berisiko mengganggu pasokan air warga serta menurunkan harga properti sekitar.
Kekhawatiran warga semakin memuncak karena proses persetujuan proyek ini dipercepat setelah Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro memasukkan proyek tersebut ke dalam program jalur cepat sehingga izin dapat diselesaikan lebih singkat.
Penolakan yang terjadi di berbagai tempat kini menjadi risiko nyata bagi raksasa teknologi, di mana laporan Reuters mencatat bahwa pada kuartal pertama 2026 sebanyak 75 proyek data center menghadapi penolakan warga terorganisir dengan total nilai investasi yang terancam mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun.
