Dunia

Pabrik Tekstil Bangladesh Tutup Akibat Mogok Kerja Buruh

Pabrik Tekstil Bangladesh Tutup Akibat Mogok Kerja Buruh

Hampir 150 pabrik pakaian di pusat industri tekstil Bangladesh, termasuk kawasan Savar, Ashulia, dan Gazipur, menghentikan operasinya akibat aksi mogok kerja massal. Para buruh memilih menghentikan aktivitas produksi untuk menuntut kenaikan upah minimum bulanan.

Tuntutan Kenaikan Upah dan Aksi Protes

Para pekerja menuntut batas upah minimum ditingkatkan menjadi 30.000 taka per bulan. Saat ini, upah minimum bulanan di Bangladesh tercatat sebesar 12.500 taka, angka yang dinilai para buruh tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan di tengah krisis biaya hidup.

Aksi unjuk rasa sempat melumpuhkan jalur utama jalan raya Dhaka-Tangail di Gazipur selama kurang lebih satu jam sebelum polisi bertindak mengurai kemacetan. Kepala Kepolisian Mohammad Amjad Hossain menjelaskan kepada BBC News bahwa pihak kepolisian menutup pabrik-pabrik di kota tersebut setelah para pekerja keluar dari fasilitas produksi. Sebanyak 13 pabrik ditutup pada Sabtu malam, disusul 16 pabrik lainnya saat gelombang protes berlanjut pada Minggu pagi.

Ketentuan “No Work No Pay” dalam undang-undang ketenagakerjaan setempat memberi wewenang kepada pemilik usaha untuk menghentikan operasional dan menahan pembayaran upah ketika proses produksi terganggu.

Dampak bagi Industri Tekstil Global

Sektor garmen memegang peranan vital bagi perekonomian Bangladesh dengan menyumbang sekitar 10 persen dari total PDB negara dan menghasilkan nilai ekspor hingga hampir 40 miliar dolar AS setiap tahunnya. Bangladesh merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China, dengan mempekerjakan sekitar empat juta buruh yang memproduksi pakaian untuk pemegang merek internasional seperti H&M, Primark, dan Zara.

Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) serta Asosiasi Produsen dan Eksportir Rajutan Bangladesh (BKMEA) mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap pabrik-pabrik mereka. Presiden BGMEA Mahmud Hasan Khan menyatakan bahwa fasilitas produksi yang terganggu akibat gejolak ini akan ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan berdasarkan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Namun, kritik datang dari kalangan serikat buruh. Wakil Presiden Pusat Serikat Pekerja Garmen Joly Talukder menyampaikan kepada BBC Newshour bahwa para buruh telah menanggung beban biaya selama bertahun-tahun demi menopang produk berharga murah, sementara pemilik pabrik dan peritel global terus meraup keuntungan. Menurutnya, tuntutan para pekerja hanyalah upah yang cukup untuk bertahan hidup.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah Bangladesh telah membentuk dewan upah minimum yang diketuai seorang hakim senior distrik pada 1 November. Dewan tersebut menargetkan perumusan rekomendasi struktur upah baru selesai pada akhir November, dengan rencana penyesuaian upah yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Desember.

Sumber: BBC News

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *