Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Penyerahan surat tersebut dilakukan setelah ia terlebih dahulu mengajukan permohonan berhenti kepada Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun tak lagi mengemban jabatan tersebut, Gibran dipastikan tetap menerima jaminan hak keuangan serta berbagai fasilitas negara. Ketentuan hak bagi mantan wakil presiden ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Uang Pensiun Pokok Mencapai Rp20 Juta
Merujuk pada Pasal 6 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1978, pemimpin negara yang berhenti secara hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Adapun gaji pokok wakil presiden dihitung sebesar empat kali gaji pokok tertinggi yang diterima oleh pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Sesuai aturan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 Pasal 1 poin a, gaji pokok tertinggi pejabat negara seperti Ketua MPR, DPR, BPK, dan MA berada di nominal Rp5.040.000 per bulan. Berdasarkan skema perhitungan empat kali dari angka acuan tersebut, besaran pensiun pokok yang berhak diterima mantan wakil presiden adalah sebesar Rp20.160.000 setiap bulan.
Tunjangan, Rumah Kediaman, dan Pelayanan Kesehatan
Selain menerima dana pensiun, bekas pejabat wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai peraturan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri. Pasal 7 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa negara menanggung penuh biaya kebutuhan rumah tangga, yang meliputi fasilitas air, listrik, hingga sambungan telepon.
Fasilitas lain yang disiapkan pemerintah mencakup rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudi, serta dukungan staf dari kalangan pegawai negeri sipil. Negara juga menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta anggotanya, sedangkan urusan pengamanan diatur melalui ketentuan terpisah.
Pemberian seluruh hak dan fasilitas ini baru mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentian secara hormat. Fasilitas tersebut dapat gugur apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, sementara keluarga yang ditinggalkan berhak atas pensiun janda atau duda sesuai regulasi yang berlaku.
