Presiden Amerika Serikat Donald Trump diprediksi akan bertindak semakin nekat setelah pemilu sela yang menghasilkan kekalahan bagi kubu Partai Republik. Peneliti senior non-residen dari Arab Centre Washington DC, Amy Hawthorne, menyampaikan pandangan tersebut terkait berbagai tudingan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Potensi Pelanggaran Norma
Menurut Amy, Trump bersama para sekutunya dipastikan bakal menolak segala upaya untuk meminta pertanggungjawaban hukum. Pada periode pertama kepemimpinannya tatkala Kongres dikuasai oleh Partai Demokrat, Trump beserta rekan-rekannya kerap mengabaikan panggilan pengadilan dan merintangi fungsi pengawasan. “Tentu saja, Trump dan sekutunya akan melawan semua upaya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Pada masa jabatan pertamanya, ketika Kongres yang dikendalikan Partai Demokrat melakukan penyelidikan, Trump dan rekan-rekannya menolak untuk mematuhi panggilan pengadilan dan menghalangi proses pengawasan. Sekarang, sebagai presiden yang masa jabatannya hampir berakhir dan telah kehilangan kendali Kongres, Trump kemungkinan akan melampiaskan kemarahannya dengan lebih berani melanggar aturan dan norma,” ujar Amy kepada CNN Indonesia.
Amy menambahkan bahwa publik Negeri Paman Sam merasa geram terhadap dugaan korupsi yang melibatkan Trump beserta jajaran pemerintahannya. Dominasi baru Partai Demokrat di Kongres dipastikan bakal memanfaatkan kewenangan mereka secara agresif guna mengusut berbagai dugaan pelanggaran tersebut.
Target Penyelidikan
Para politisi Demokrat nantinya berhak menggelar sidang, menerbitkan surat panggilan resmi untuk dokumen maupun keterangan saksi, serta menyerahkan temuan bukti pelanggaran kepada jaksa federal. Berbagai kasus yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah diproyeksikan menjadi sasaran utama penyelidikan.
Partai Demokrat berencana menginvestigasi sejumlah sektor, termasuk penanaman modal Uni Emirat Arab pada usaha mata uang kripto yang dibangun oleh Trump beserta anak-anaknya bersama utusan Timur Tengah Steve Witkoff dan putranya. Selain itu, kesepakatan properti Trump yang menguntungkan di Timur Tengah serta aliran dana negara-negara Teluk ke perusahaan ekuitas swasta milik menantu sekaligus utusan perdamaian Trump, Jared Kushner, turut menjadi sorotan.
Pihak Partai Demokrat telah memahami situasi ini dan menyatakan kesiapan mereka. Walaupun demikian, proses investigasi dan sengketa di ranah peradilan memerlukan durasi panjang sehingga penegakan hukum berjalan lambat.
Agenda jangka pendek Partai Demokrat difokuskan untuk memperkuat landasan politis terhadap apa yang diistilahkan oleh Anggota Kongres Robert Garcia sebagai keluarga kriminal Trump. Menjelang bergulirnya pemilihan presiden 2028, Partai Demokrat berencana memanfaatkan berbagai pengungkapan kasus korupsi tersebut demi mendulang kerugian politik yang sebesar-besarnya bagi Trump serta para pendukungnya dari Partai Republik.
