Daftar Isi
Mantan asisten pribadi Dalai Lama, Khedroob Thondup, menilai tuntutan otonomi sejati untuk Tibet di dalam wilayah China merupakan upaya yang tidak akan membuahkan hasil. Selama beberapa dekade, para advokat Tibet memperjuangkan otonomi budaya, agama, dan tata kelola lokal, namun Beijing secara sadar dan konsisten menolak gagasan tersebut berdasarkan pandangan politik mereka.
Pandangan Beijing Mengenai Otonomi Etnis
Menurut Thondup seperti dikutip dari European Times pada Rabu, 11 November 2026, pemerintah China berargumen bahwa Tibet telah menikmati otonomi lewat sistem otonomi etnis regional. Posisi resmi Beijing menyatakan rakyat Tibet dapat berpartisipasi dalam administrasi lokal tetapi harus tetap berada di bawah kepemimpinan Partai Komunis China.
Thondup menjelaskan bahwa otonomi di bawah kerangka kerja tersebut hanya diizinkan sejauh tidak menantang otoritas pusat. Partai Komunis China tidak mengarah pada desentralisasi atau sistem federal, melainkan menjadikan otoritas terpusat sebagai prinsip penentu legitimasi kekuasaan mereka.
Faktor Keamanan Nasional dan Pembangunan
Bagi Beijing, otonomi sejati di Tibet menyangkut persoalan keamanan nasional. Pemerintah China khawatir kendali lokal yang bermakna atas pendidikan, agama, dan budaya dapat menumbuhkan identitas politik yang berbeda serta memicu tuntutan penentuan nasib sendiri yang lebih luas.
Ketakutan tersebut mendorong Beijing mengandalkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta modernisasi sebagai jawaban atas aspirasi rakyat Tibet. Publikasi resmi kerap menampilkan peningkatan standar hidup sebagai bukti terpenuhinya kebutuhan wilayah tersebut.
Namun, Thondup menegaskan bahwa investasi ekonomi tidak sama dengan otonomi politik. Negara China bersedia menggelontorkan sumber daya besar untuk pembangunan, tetapi tetap menolak menyerahkan kendali politik kepada populasi lokal.
Bahasa Politik yang Berbeda
Perbedaan mendasar antara kedua belah pihak membuat proposal pemerintahan mandiri Tibet selalu menemui jalan buntu. Thondup menyampaikan bahwa para pencari otonomi menginginkan pemerintahan mandiri yang bermakna, sementara China memandangnya sebagai administrasi lokal di bawah kendali pusat.
Definisi yang tidak dapat dipertemukan ini membuat permohonan selama puluhan tahun menghasilkan sedikit sekali kemajuan. Dokumen resmi pemerintah China sendiri menegaskan bahwa seluruh bentuk otonomi wajib tunduk pada otoritas pusat.
Thondup menyimpulkan bahwa perdebatan ini terjebak dalam bahasa politik yang sepenuhnya berbeda sehingga upaya pengajuan otonomi kepada Beijing akan terus menghadapi penolakan sejak awal.
