Daftar Isi
Ruang-ruang kelas di sebuah bekas sekolah menengah di Abi Adi, wilayah Tigray, Ethiopia, kini telah berubah fungsi menjadi tempat tinggal bagi keluarga-keluarga yang telantar akibat perang. Kasur, peralatan masak, dan barang-barang pribadi menggantikan perabot sekolah, tempat anak-anak tumbuh jauh dari kampung halaman mereka di tengah kekhawatiran pecahnya kembali konflik.
Bayang-bayang Perjanjian Damai yang Rapuh
Harapan para pengungsi untuk kembali semakin pupus akibat pertempuran baru yang meletus empat tahun setelah pemerintah federal Ethiopia dan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) meneken kesepakatan damai. Perjanjian Pretoria yang disepakati pada November 2022 mengakhiri perang dua tahun yang menelan korban tewas sekitar 500.000 jiwa akibat kekerasan, kelaparan, dan runtuhnya layanan kesehatan, serta memaksa jutaan orang mengungsi.
Namun, perjanjian tersebut menyisakan sengketa politik dan teritorial yang besar, khususnya di wilayah Tigray Barat yang dikuasai oleh pasukan Amhara selama perang berlangsung. Eskalasi pertempuran kembali terjadi pada 22 September 2026, ketika pasukan TPLF meluncurkan ofensif sehari berselang dan merebut bandara Mekelle, sebelum pasukan federal bersama kelompok sekutu melakukan serangan balasan dan merebut kembali Mekelle pada 4 Oktober.
Pemerintah federal kemudian membentuk pemerintahan transisi selama enam bulan untuk memimpin Tigray, memulihkan layanan publik, dan mempersiapkan pemilu regional. Meski demikian, pergantian kepemimpinan tersebut gagal menghentikan pertempuran dan menyelesaikan sengketa politik mendasar.
Dalam surat tertanggal 8 Oktober yang dipublikasikan hari berikutnya, Human Rights Watch beserta sejumlah organisasi lainnya memperingatkan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa permusuhan baru ini mengancam kelangsungan Perjanjian Pretoria. Mereka menyoroti laporan serangan pesawat nirawak, tembakan mortir, serta serangan artileri yang menyasar kawasan permukiman dan dekat kamp pengungsian internal.
Krisis Kemanusiaan dan Fasilitas Kesehatan
Bagi keluarga di Abi Adi, status Tigray Barat yang belum terselesaikan berarti tahun-tahun penuh ketidakpastian. Mereka menghadapi kekurangan pasokan makanan, air bersih, serta obat-obatan esensial, sementara kondisi tempat penampungan yang padat menyulitkan kehidupan sehari-hari anak-anak, lanjut usia, dan warga dengan penyakit kronis.
Krisis serupa turut memukul fasilitas kesehatan di Tigray yang kesulitan mendapatkan obat-obatan dan pasokan medis yang memadai. Berdasarkan keterangan para dokter di Rumah Sakit Rujukan Ayder di Mekelle kepada Al Jazeera, pasien semakin sering diminta untuk menebus resep obat di apotek swasta yang harganya kerap tidak terjangkau oleh masyarakat.
Upaya Rehabilitasi Mantan Pejuang
Di tengah penantian para pengungsi untuk pulang, ribuan mantan pejuang mulai menjalani proses transisi meninggalkan kehidupan militer. Komisi Rehabilitasi Nasional Ethiopia menyatakan bahwa sekitar 5.500 mantan pejuang Tigray tengah mengikuti pelatihan rehabilitasi di sebuah pusat pelatihan di Mekelle guna kembali ke kehidupan sipil melalui jalur pendidikan, pelatihan vokasi, dan peluang kerja.
Kendati demikian, pertempuran yang kembali pecah mengancam keberhasilan program yang sangat bergantung pada faktor keamanan tersebut. Situasi semakin rumit menyusul kecaman dari Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada 25 September lalu terkait laporan wajib militer paksa oleh TPLF maupun conscription sepihak oleh pasukan pemerintah.
Bagi Selass, seorang ibu pengungsi asal Humera, tahun-tahun pengungsian dan prospek perang baru hanya menyisakan satu harapan mendasar. Mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami penderitaan serupa dan hanya ingin kembali pulang untuk hidup normal.
