Puluhan Tentara Kongo Divonis Mati atas Tuduhan Pengecut

Setidaknya 66 tentara di Republik Demokratik Kongo dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengecut, pembangkangan, dan menolak mematuhi perintah. Demikian laporan media lokal yang dikutip dari BBC News.

Persidangan Militer di Kivu Utara

Vonis tersebut dijatuhkan setelah persidangan terhadap 71 prajurit di hadapan pengadilan militer di Walikale, Provinsi Kivu Utara, wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Dalam persidangan yang sama, empat prajurit dinyatakan bebas, sementara satu orang lainnya divonis 10 tahun penjara.

Pihak militer menyatakan bahwa persidangan ini bertujuan untuk menegakkan kedisiplinan di kalangan pasukan yang sedang bertempur melawan kelompok bersenjata di wilayah timur. Kawasan tersebut telah dilanda konflik selama puluhan tahun, dengan pertempuran yang masih berlangsung antara pasukan pemerintah dan Front for the Refoundation of the Nation (FRN), sebuah koalisi pemberontak yang mencakup kelompok M23.

Para tentara yang diadili dilaporkan ditangkap pada tanggal 20 Oktober di Walikale. Mereka dituduh meninggalkan pos pertahanan dan melarikan diri saat terjadi bentrokan dengan para pejuang FRN.

Masalah Internal Militer dan Kebijakan Hukuman Mati

Kampanye militer Kongo dalam menghadapi kelompok bersenjata, termasuk M23, kerap terkendala oleh rendahnya tingkat kedisiplinan serta disorganisasi di internal pasukan. Pemerintah setempat berulang kali menuding negara tetangga, Rwanda, memberikan dukungan kepada M23, meski tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Kigali maupun kelompok pemberontak.

Selain itu, militer juga menghadapi kritik berkepanjangan terkait minimnya profesionalisme, sementara para prajurit sering mengeluhkan gaji yang rendah serta perlengkapan yang tidak memadai. Bulan lalu, sebanyak 27 tentara lainnya juga dijatuhi hukuman mati atas dakwaan serupa karena dilaporkan mundur dari garis depan ketika menghadapi pemberontak.

Pada Maret 2024, Republik Demokratik Kongo mencabut moratorium hukuman mati yang telah berlaku selama 20 tahun dengan alasan perlunya menindak para pengkhianat di tubuh militer. Pemerintah menyampaikan bahwa hukuman mati juga diberlakukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok bersenjata, pemberontakan, pengkhianatan, serta kejahatan perang.

Gelombang Vonis dan Keterlibatan Mantan Presiden

Langkah pengaktifan kembali hukuman mati ini mendapat kecaman luas dari kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia, meskipun belum ada eksekusi mati yang benar-benar dilaksanakan sejak moratorium tersebut dicabut. Berdasarkan data yang dihimpun oleh lembaga penyiaran asal Prancis, RFI, sedikitnya 507 tentara telah dijatuhi vonis sejak awal tahun 2025, yang mencakup 381 hukuman mati.

Pada Oktober 2025, mantan Presiden Kongo Joseph Kabila dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas dakwaan yang mencakup kejahatan perang dan pengkhianatan. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut namun memilih tidak hadir di persidangan untuk membela diri, dan belakangan ditunjuk sebagai pemimpin kelompok pemberontak FRN.