Daftar Isi
Para guru di Negara Bagian Khartoum, Sudan, melancarkan aksi mogok kerja selama tiga minggu berturut-turut akibat gaji yang sangat rendah dan kondisi sekolah yang mengalami kerusakan parah. Amal Suleiman Ahmed al-Haj, seorang guru sekolah menengah dengan masa kerja 26 tahun, menyatakan bahwa upah bulanan sebesar 132.000 pound Sudan atau sekitar 13,20 dolar AS hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga selama beberapa hari saja.
Keluhan Guru dan Kondisi Sekolah
Selain masalah penghasilan yang tidak mencukupi, para tenaga pengajar juga mengeluhkan ketiadaan peluang kenaikan pangkat serta hak-hak finansial yang tertunda pembayarannya. Kerusakan fasilitas akibat perang dan minimnya investasi membuat sejumlah ruang kelas tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Amal menuturkan kepada Al Jazeera bahwa terdapat ruang kelas di tempatnya mengajar yang atapnya telah runtuh sehingga membuat guru dan siswa terpapar langsung oleh teriknya matahari. Ia menambahkan bahwa para guru telah menempuh berbagai saluran resmi sebelum memutuskan untuk mogok.
Pihaknya telah menyerahkan memorandum kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta istana kepresidenan, namun tidak kunjung membuahkan hasil. Akibat tekanan ekonomi yang berat, banyak guru yang terpaksa mencari pekerjaan tambahan di malam hari, mempertimbangkan untuk meninggalkan profesi tersebut, atau bahkan pingsan di sekolah akibat kelelahan dan kekurangan gizi.
Tuntutan dan Respons Pemerintah
Komite Guru Sudan mengorganisasi aksi mogok secara bertahap guna menekan pemerintah agar memenuhi tuntutan mereka. Juru bicara komite, Sami al-Baqir, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa partisipasi sempat meluas sebelum menurun akibat dugaan upaya pemerintah melemahkan aksi tersebut, termasuk memberikan pembayaran tertunda secara parsial kepada sebagian guru.
Setelah pertemuan antara menteri dan serikat pekerja bulan lalu, Perdana Menteri Kamil Idris memerintahkan pelunasan gaji yang tertunda di seluruh negara bagian, namun pemerintah tidak memberikan jadwal rinci maupun menyelesaikan isu gaji dan tunjangan lainnya. Para guru menuntut kenaikan upah minimum dari 12.000 pound Sudan atau 1,20 dolar AS menjadi 500.000 pound Sudan atau 50 dolar AS, berdasarkan kajian biaya hidup untuk keluarga beranggotakan lima orang.
Mereka juga mendesak implementasi tiga keputusan kabinet dari lebih dari tujuh bulan lalu, yang mencakup kenaikan tunjangan makan menjadi 90.000 pound Sudan atau 9 dolar AS, penerapan tunjangan perumahan, serta tunjangan senilai 130.000 pound Sudan atau 13 dolar AS untuk mengatasi disparitas gaji pegawai sektor publik.
Dampak Konflik terhadap Sektor Pendidikan
Konflik bersenjata antara tentara Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang meletus pada April 2023 turut memperparah krisis yang dihadapi oleh para pendidik dan pengelola sekolah. Pejabat UNESCO urusan pendidikan dalam keadaan darurat, Lily Neyestani-Hailu, menyatakan bahwa konflik telah memaksa ratusan ribu anak putus sekolah dan mengancam jutaan lainnya kehilangan akses pendidikan.
Sekitar 30 persen sekolah di Sudan mengalami kerusakan atau penutupan akibat perang, sementara lebih dari 1.400 sekolah diserang. Data klaster pendidikan PBB mencatat sedikitnya 8 juta anak kini tidak bersekolah, dengan banyak orang tua yang dilanda kemiskinan terpaksa menyuruh anak-anak mereka bekerja guna membantu menutupi biaya hidup yang terus meningkat.
Al-Baqir menyatakan kekhawatirannya bahwa pengabaian hak-hak guru dan kegagalan pendanaan oleh pemerintah pada akhirnya dapat berujung pada hilangnya sistem pendidikan publik di negara tersebut.
