Strategi Demokrat Melawan Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

Kemenangan telak Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu membuka babak baru pertarungan politik di Kongres Amerika Serikat. Partai Demokrat kini bersiap mengerahkan kekuatan legislatif dan penyelidikan untuk membatalkan kebijakan tarif impor yang menjadi andalan Presiden Donald Trump.

Rencana Legislasi dan Penyelidikan

Demokrat telah menyiapkan serangkaian rancangan undang-undang dalam agenda 100 hari pertama untuk membalikkan kebijakan ekonomi Trump. Senator terpilih asal Michigan, Abdul El-Sayed, menyatakan kepada acara “Morning Joe” di stasiun televisi MS NOW pada Kamis bahwa menghentikan rezim tarif Trump, khususnya perang dagang dengan Kanada, merupakan langkah yang harus segera diambil.

Perwakilan Hakeem Jeffries dari New York, pemimpin minoritas Demokrat yang berpeluang menjadi Ketua DPR, menegaskan bahwa pemulihan kewenangan Kongres atas perdagangan adalah prioritas utama. Dalam konferensi pers pada akhir Agustus, Jeffries menyatakan tarif tersebut membuat kehidupan warga Amerika semakin mahal.

Selain jalur legislatif, Demokrat juga menggalang penyelidikan terhadap kebijakan tarif yang dikaitkan dengan dugaan korupsi. Perwakilan Jamie Raskin dari Maryland selaku petinggi Demokrat di Komite Kehakiman DPR, pada 28 Oktober meminta Trump menyerahkan dokumen terkait pengecualian tarif. Raskin menuding Trump menyalahgunakan wewenang pengecualian demi memberikan kesepakatan khusus bagi industri yang memberikan hadiah kepada presiden.

Tantangan Hukum dan Konstitusi

Gebrakan Demokrat ini menambah tekanan hukum yang sudah dihadapi pemerintahan Trump terkait kebijakan perdagangan. Gugatan terbaru yang didaftarkan pada 20 Oktober mempersoalkan penggunaan undang-undang era Depresi Besar oleh Trump untuk mengenakan tarif 50 persen pada berbagai produk Kanada.

Gugatan lain menyoroti upaya Trump menghidupkan kembali tarif “hari pembebasan” hampir global yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung sebagai tindakan ilegal pada akhir Februari. Pemerintah bahkan diperintahkan mengembalikan pendapatan tarif sebesar 166 miliar dolar AS yang telanjur ditarik berdasarkan kebijakan yang dicabut tersebut.

Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, kewenangan memungut pajak berada di tangan Kongres, bukan presiden. Senator Oregon Ron Wyden, yang diproyeksikan memimpin Komite Keuangan Senat, menyatakan perang dagang dengan Kanada akan menjadi target utama perlawanan partainya. Menurut Wyden, kebijakan tersebut menaikkan harga dan merugikan masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Kendala di Senat dan Opsi Veto

Meskipun meraih kemenangan signifikan, Demokrat tetap tidak memiliki mayoritas absolut 60 suara di Senat yang dapat menepis hak veto. Keadaan ini memberikan ruang bagi Partai Republik untuk memblokir legislasi yang diajukan.

Kit Johnson selaku manajer pajak senior untuk grup bea cukai dan perdagangan internasional BDO menyampaikan kepada CNBC melalui surel bahwa tanpa koalisi kuat antiguna veto, Kongres dapat mempertimbangkan solusi politik lain seperti menyisipkan aturan pada RUU wajib-lolos atau bernegosiasi langsung dengan pemerintah.

Di sisi lain, Trump bersikeras mempertahankan tarif karena dianggap sebagai alat tawar yang kuat sekaligus sumber pendapatan negara. Dalam percakapan telepon dengan CNBC pada hari Rabu, Trump menegaskan bahwa pencabutan tarif akan menghentikan ribuan pabrik yang sedang dalam tahap pembangunan.

Berdasarkan estimasi lembaga nirlaba Tax Foundation, tarif era Trump telah membebani rata-rata rumah tangga AS sebesar 820 dolar AS pada tahun 2026. Sementara itu, jajak pendapat CNBC pada 3 November menunjukkan 65 persen responden menilai bea impor tersebut merugikan perekonomian AS, berbanding 22 persen yang menganggapnya membantu.