Daftar Isi
Ratusan penyintas pelecehan seksual oleh klerus di New Orleans telah menerima lebih dari separuh dana dari penyelesaian kebangkrutan senilai 305 juta dolar AS atau sekitar Rp4,9 triliun yang dicapai keuskupan agung setempat tahun lalu. Penyaluran dana ini menandai babak akhir dari proses hukum panjang yang memakan waktu bertahun-tahun.
Penyaluran Dana Ganti Rugi
Don Massey selaku kurator yang mengawasi dana penyelesaian tersebut mengonfirmasi bahwa sebanyak 180 juta dolar AS telah didistribusikan kepada 450 dari sekitar 740 penyintas, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum mereka. Massey dan stafnya berupaya keras merampungkan pembayaran untuk sisa penyintas sebelum akhir tahun, namun masih menunggu ratusan formulir distribusi yang belum dikembalikan oleh para penyintas beserta pengacara mereka.
Penyaluran ganti rugi ini terlaksana lebih dari enam tahun setelah keuskupan agung mengajukan perlindungan kebangkrutan federal pada Mei 2020. Sejumlah penyintas yang telah menerima dana tersebut merasakan kombinasi kelegaan, rasa syukur, sekaligus kesedihan yang mendalam.
Theo Jackson, korban yang mengalami pelecehan saat berusia 11 tahun pada akhir dekade 1980-an di panti asuhan Katolik Hope Haven, mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyatakan bahwa beban di pundaknya telah terangkat setelah melalui proses yang sangat panjang tanpa perlu mengkhawatirkan lagi adanya berkas pengajuan serta litigasi lanjutan.
Perasaan serupa disampaikan Aaron Hebert, yang mengalami pelecehan pada masa kecilnya di akhir 1960-an oleh seorang imam bernama Lawrence Hecker. Imam tersebut di kemudian hari mengaku di depan kamera kepada The Guardian dan mitra peliputan New Orleans, WWL Louisiana, bahwa ia telah melecehkan beberapa anak laki-laki lainnya sebelum akhirnya dihukum atas pemerkosaan dan meninggal dunia di dalam penjara pada 2024.
Kendati demikian, Hebert merasa bahwa dirinya bersama para penyintas lainnya diperlakukan secara tidak adil mengingat penderitaan yang harus mereka tanggung dan penantian panjang akibat proses pengadilan kebangkrutan. Ia membandingkan situasi tersebut dengan keuskupan agung di New York dan Los Angeles yang menyetujui penyelesaian serupa tanpa harus menempuh jalur kebangkrutan.
Kendala dan Proses Hukum yang Panjang
Proses penyaluran dana kepada para penyintas di keuskupan agung New Orleans terbukti memerlukan waktu lebih lama dari yang dijanjikan oleh para pemimpin gereja dan pengacara dalam sidang konfirmasi penyelesaian pada Desember 2025. Massey bahkan menggandeng organisasi Sexual Trauma Awareness and Response yang berbasis di Louisiana untuk menyediakan layanan saluran krisis 24 jam bagi para penyintas selama proses pembayaran berlangsung.
Keuskupan agung telah menyetor penuh dana 305 juta dolar AS ke dalam trust penyelesaian tidak lama setelah sidang konfirmasi tersebut. Namun, proses berbasis poin untuk menentukan besaran pembayaran individual guna menilai tingkat keparahan dan dampak dari setiap kasus baru dapat diterapkan selama musim panas 2026. Selain itu, Massey melaporkan dalam dokumen pengadilan bahwa pihak gereja lambat dalam menyerahkan arsip-arsip yang diperlukan guna menetapkan nominal pembayaran.
Faktor lain yang memicu keterlambatan adalah upaya Massey untuk mendesak Medicaid dan Medicare agar mencabut hak sita atau *liens* yang berupaya menarik kembali sebagian dana ganti rugi penyintas apabila mereka pernah menerima manfaat kesehatan dari pemerintah tersebut. Massey menyebutkan masih terdapat sekitar 30 hak sita Medicare yang sedang diupayakan untuk dicabut oleh Pusat Layanan Medicare dan Medicaid Federal (CMS).
Pembayaran dari penyelesaian ini diperuntukkan bagi rasa sakit dan penderitaan yang dialami para korban. Di sisi lain, CMS sempat berargumen agar dana penyelesaian tersebut digunakan untuk mengganti biaya perawatan kesehatan mental dan medis lanjutan dari Medicaid atau Medicare yang berkaitan dengan trauma masa lalu penyintas.
Massey menyatakan bahwa dirinya berhasil meyakinkan lembaga tersebut bahwa pembayaran penyelesaian kebangkrutan keuskupan agung tidak dapat dikenai penarikan kembali dana semacam itu. Keuskupan agung New Orleans sendiri merupakan keuskupan Katolik tertua kedua di Amerika Serikat dan menjadi salah satu dari lebih dari 40 institusi Katolik di negara tersebut yang mengajukan kebangkrutan akibat dampak finansial dari skandal pelecehan klerus internasional selama puluhan tahun.
Dampak Legislasi dan Investigasi Lanjutan
Berdasarkan data dari sekolah hukum Universitas Pennsylvania, sebanyak 29 dari organisasi-organisasi tersebut telah menyelesaikan kasus kebangkrutannya. Saat pertama kali mengajukan kebangkrutan, Uskup Agung masa itu, Gregory Aymond, memperkirakan biaya penyelesaian termasuk kompensasi bagi para korban hanya akan menghabiskan kurang dari 7 juta dolar AS.
Namun, kasus ini berjalan jauh lebih panjang dan memakan biaya lebih besar setelah legislatif Louisiana membuka jendela waktu bagi warga di negara bagian tersebut untuk menuntut ganti rugi perdata atas pelecehan seksual masa kecil tanpa batasan waktu kejadian. Biaya hukum dan profesional saja dilaporkan melonjak melampaui 50 juta dolar AS.
Kasus ini semakin memanas pada 2022 ketika pihak keuskupan agung melayangkan keluhan terhadap pengacara penyintas, Richard Trahant, karena berupaya melengserkan seorang pelaku pelecehan yang belum dihukum dari jabatannya sebagai kapelan di sebuah sekolah menengah Katolik setempat. Hakim yang mengadili kebangkrutan menjatuhkan denda sebesar 400.000 dolar AS kepada Trahant dengan alasan tindakannya melanggar perintah kerahasiaan informasi kasus, dan banding yang diajukan Trahant ditolak hingga Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Selanjutnya, setelah Aymond pensiun pada Februari, Uskup Agung penerusnya, James Checchio, membuka kembali investigasi internal terhadap seluruh klerus yang dituduh melakukan pelecehan dalam proses kebangkrutan tersebut. Investigasi ulang ini baru-baru ini menghasilkan keputusan untuk memasukkan mendiang Paul Hart ke dalam daftar klerus yang dinilai gereja terbukti melakukan pelecehan.
Sumber: World news | The Guardian








