Daftar Isi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan serangkaian sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di industri pasar modal. Penindakan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 perkara yang mencakup berbagai modus pelanggaran.
Bentuk pelanggaran yang ditindak OJK meliputi tindakan manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi, kesalahan laporan keuangan, pelanggaran transaksi material dan transaksi afiliasi, hingga pengabaian kewajiban pengalihan saham. Atas tiga kasus manipulasi pasar, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah dengan nilai total mencapai Rp23,77 miliar. Selain itu, denda administratif sebesar Rp3,71 miliar turut dijatuhkan kepada para pelanggar.
Tiga Kasus Manipulasi Perdagangan Saham
Kasus manipulasi pasar pertama terjadi pada perdagangan saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) kurun waktu 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Pelanggaran aturan Undang-Undang Pasar Modal ini dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari bersama Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S melalui pola transaksi yang membentuk gambaran semu atas aktivitas saham. Keuntungan tidak sah dari praktik ini tercatat mencapai Rp6.893.961.022,00.
Manipulasi kedua menyasar perdagangan saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) periode 4 sampai 19 Mei 2021. Pihak yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini mencakup Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, serta tiga anggota keluarga Riang Hepat yaitu Rudi, Muhamad Yusuf, dan Mohammad Naufal Akmal.
Selanjutnya, manipulasi pasar juga ditemukan pada transaksi saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) sepanjang 6 September hingga 18 Oktober 2022. Tindakan persekongkolan yang merusak mekanisme penawaran dan permintaan wajar ini dilakukan oleh sembilan orang, yakni Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto, dengan perolehan keuntungan tidak sah sebesar Rp4.322.722.400,00.
Pelanggaran Keterbukaan Informasi dan Transaksi Material
Untuk pelanggaran prinsip keterbukaan informasi, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) beserta jajaran komisaris dan direksi tahun 2022, yaitu Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha. Perseroan terbukti tidak menyampaikan serta mengumumkan fakta material terkait perkara hukum yang melibatkan Komisaris Utama perseroan saat itu, Sean William Henley, dalam Laporan Tahunan 2022.
Sementara itu, PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai sanksi denda sebesar Rp800.000.000,00 karena tidak mengindahkan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Dua anggotanya dari jajaran direksi, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga diganjar denda Rp400.000.000,00 secara tanggung renteng akibat dinilai keliru dan tidak hati-hati dalam mengelola perseroan.
Sanksi Transaksi Afiliasi dan Saham Treasuri
Di samping kasus tersebut, PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk terbukti belum mengalihkan 114.068.100 saham treasuri hasil pembelian kembali periode September–November 2015. Atas kelalaian ini, perseroan dijatuhi denda Rp550.000.000,00 dan diperintahkan untuk menuntaskan pengalihan saham tersebut dalam rentang enam bulan sejak 12 Oktober 2026.
Sanksi akibat abaikan prosedur transaksi afiliasi diberikan OJK kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk sebesar Rp325.000.000,00 terkait penambahan modal pada PT Sinarniaga Sejahtera. Sanksi serupa berupa denda Rp75.000.000,00 dikenakan kepada PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atas pengambilalihan PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.
Pada kasus lainnya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk terbukti melanggar aturan pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB). Perseroan dikenai denda Rp550.000.000,00 dan diwajibkan mengalihkan kembali saham SMCB kepada publik paling sedikit 2,62 persen atau setara 236.738.922 saham paling lambat 31 Desember 2026.
Adapun PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk diganjar denda Rp300.000.000,00 beserta peringatan tertulis akibat penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai standar. Perseroan menggabungkan pos penerimaan dan pembayaran dari pihak berelasi secara neto pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan, serta memasukkan pembayaran pihak berelasi senilai Rp761.895.560 yang seharusnya dicatat dalam arus kas aktivitas investasi.








