Nasional

Mentan Amran Murka 85 Traktor Bantuan Pemerintah Dijual

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian milik pemerintah di Sulawesi Selatan. Sebanyak 85 unit traktor telah dikumpulkan untuk ditelusuri setelah ditemukan praktik jual beli bantuan yang seharusnya dibagikan secara cuma-cuma kepada para petani.

Pengusutan Tuntas dan Penegakan Hukum

Dari puluhan unit yang dikumpulkan tersebut, empat di antaranya tertangkap tangan dalam praktik jual beli. Pemerintah saat ini menjalankan verifikasi guna memastikan bentuk pelanggaran serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini.

Amran meminta pihak kepolisian mengusut tuntas praktik tersebut serta menarik kembali traktor bantuan yang diselewengkan. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas yang bersumber dari anggaran negara.

Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Amran menyatakan bahwa bantuan tersebut merupakan hibah dari pemerintah yang tidak dipungut biaya apa pun. Ia meminta para pelaku dihukum seberat-beratnya karena dinilai telah menzalimi masyarakat kecil dan petani.

Selain itu, ia juga membeberkan informasi adanya dugaan penyimpangan serupa di Kabupaten Takalar. Amran meminta agar bantuan yang tidak tepat sasaran itu segera ditarik dan pihak yang terlibat diproses secara hukum sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Amran turut mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam membongkar dugaan mafia alsintan. Ia meminta pengusutan berjalan tanpa pengecualian hingga tingkat kepolisian resor dan kepolisian daerah, meski ada pihak yang mengeklaim memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat.

Distribusi dan Target Bantuan Nasional

Penindakan tegas ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap distribusi bantuan pertanian yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Sepanjang tahun 2026, Kementerian Pertanian menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat, 10.011 unit traktor roda dua, serta berbagai jenis alat pertanian lainnya.

Penyaluran tersebut bertujuan mempercepat transformasi dari pertanian tradisional ke modern, meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, menekan biaya produksi, dan mempermudah kerja petani. Menurut Amran, penyimpangan distribusi ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Secara nasional, Kementerian Pertanian telah menerima 271 laporan dugaan pelanggaran yang mencakup berbagai sektor, mulai dari traktor, pupuk, hingga beras. Seluruh laporan tersebut akan ditindaklanjuti demi membersihkan sektor pertanian dari praktik mafia pangan.

Kementerian Pertanian memastikan seluruh laporan pelanggaran dari berbagai daerah di Indonesia akan ditindaklanjuti untuk melindungi hajat hidup orang banyak.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *