Daftar Isi
Ilmu pengetahuan iklim adalah fondasi penting bagi Perjanjian Paris dan kemajuan global dalam mengatasi pemanasan global. Upaya untuk menunda laporan ilmiah terbaru dinilai mengancam kerja sama internasional dalam menghadapi krisis tersebut.
Pentingnya Sains yang Objektif
Direktur Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockström, menyatakan bahwa badan utama ilmuwan iklim dunia, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), harus diizinkan bekerja secepat mungkin untuk menyusun penilaian komprehensif berikutnya mengenai sistem iklim. Sejumlah negara saat ini menghambat pengerjaan laporan tiga bagian tersebut akibat perdebatan mengenai peran dan representasi negara berkembang, sementara kelompok lain berargumen bahwa asumsi rasis mendasari sebagian rekomendasi badan tersebut.
Dalam wawancara dengan The Guardian di Cop31, Rockström menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut bersikap adil dan objektif. Ia menyebutkan bahwa IPCC merupakan sains berbasis bukti yang menjadi satu-satunya landasan andal untuk perumusan kebijakan, serta merupakan ringkasan dari karya sukarela para ilmuwan dari seluruh belahan dunia, baik dari Global South maupun Global North.
Karya IPCC digunakan untuk memberi masukan pada konferensi para pihak (Cop) tahunan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Penilaian berikutnya yang disebut AR7 dijadwalkan selesai pada 2028, sementara negara-negara akan berkumpul pada musim gugur tahun itu untuk Cop33 guna membahas inventarisasi global kedua di bawah Perjanjian Paris.
Perdebatan Jadwal dan Isu Keadilan
Sejumlah negara seperti Rusia, India, dan kelompok negara Arab termasuk Arab Saudi ingin menunda publikasi AR7 hingga 2029, setelah inventarisasi global selesai. Mereka berpendapat bahwa negara berkembang dirugikan dalam upaya menyampaikan sains kepada IPCC, sehingga karya tersebut dipenuhi asumsi rasis yang menjamin hak istimewa negara maju.
Lidy Nacpil, koordinator Asian Peoples’ Movement on Debt and Development, mengatakan kepada The Guardian bahwa skenario mitigasi emisi gas rumah kaca IPCC bias terhadap kepentingan Global South. Ia memberikan contoh asumsi bahwa pemotongan emisi harus dilakukan di tempat yang paling hemat biaya, yang umumnya berada di belahan bumi selatan.
Di sisi lain, Rockström menolak pandangan tersebut dan menyatakan bahwa jalur masa depan merepresentasikan realitas sosioekonomi yang berbeda di seluruh dunia berdasarkan bukti terbaik yang ditinjau oleh rekan sejawat. Menurutnya, sains tidak boleh dijadikan arena untuk memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, atau demokrasi.
Banyak negara berkembang lainnya, termasuk pulau-pulau kecil dan negara-negara least developed countries, justru meminta agar laporan IPCC diselesaikan tanpa penundaan. Raju Pandit Chhetri, seorang negosiator dari Nepal, menilai penyebutan IPCC sebagai lembaga rasis merupakan garis politik dan menegaskan bahwa proses tersebut harus menghormati sains.
Langkah dan Persiapan IPCC
Pihak IPCC menyatakan bahwa dari 664 penulis yang ditunjuk untuk draf laporan tiga kelompok kerjanya, sebanyak 51 persen berasal dari negara berkembang dan negara dengan ekonomi transisi. Juru bicara IPCC menegaskan komitmen penuh badan tersebut dalam mempromosikan keragaman serta inklusivitas melalui langkah-langkah institusional yang diterapkan pada siklus ketujuh.
Rockström berpendapat bahwa meskipun AR7 mengalami penundaan, sains dalam AR6 sudah cukup untuk menunjukkan bahwa komitmen emisi tahun lalu harus ditingkatkan secara drastis. Sementara itu, pihak lain khawatir penundaan tersebut akan dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk menggagalkan inventarisasi global.
Isu ini memuncak karena badan tersebut segera melakukan pertemuan untuk memutuskan anggaran operasionalnya. Meskipun masalah IPCC tidak dapat diselesaikan sepenuhnya di Cop karena harus disepakati di dalam badan itu sendiri, ketua IPCC yang juga ilmuwan asal Inggris, Jim Skea, memperpanjang kehadirannya di Cop31 untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut.
Sumber: Environment | The Guardian








