Dunia

Ketegangan Irak dan Milisi Sekutu Iran di Jurf al-Sakhar

Ketegangan Irak dan Milisi Sekutu Iran di Jurf al-Sakhar
Daftar Isi
  1. Sejarah Penguasaan dan Tuduhan di Jurf al-Sakhar
  2. Ultimatum Pemerintah dan Ketegangan Militer
  3. Rencana Keamanan Baru dan Negosiasi Kompromi

Pemerintah Irak menghadapi salah satu konfrontasi paling berisiko dengan kelompok milisi Kataib Hezbollah yang menguasai wilayah Jurf al-Sakhar, sekitar 50 kilometer di selatan ibu kota Baghdad, selama sekitar 12 tahun terakhir tanpa akses bagi aparat keamanan maupun media.

Sejarah Penguasaan dan Tuduhan di Jurf al-Sakhar

Wilayah Jurf al-Sakhar mulanya memiliki populasi sekitar 89.000 jiwa sebelum kelompok ekstremis ISIS bangkit pada 2014 dan menyebabkan warga, yang sebagian besar Muslim Sunni, mengungsi akibat pertempuran. Daerah tersebut kemudian diambil alih oleh Kataib Hezbollah, kelompok milisi Muslim Syiah yang bersekutu dengan Iran dan bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF.

Selama belasan tahun, puluhan ribu warga yang mengungsi tidak diizinkan kembali ke tempat asal mereka dan wilayah tersebut berubah menjadi kawasan militer tertutup. Bahkan, para pejuang Kataib Hezbollah mengubah nama wilayah tersebut dari Jurf al-Sakhar yang berarti tebing berbatu menjadi Jurf al-Nasr atau tebing kemenangan.

Wilayah ini selama bertahun-tahun diliputi berbagai rumor mulai dari penjara rahasia, kuburan massal, pembuatan dan penyimpanan senjata serta drone, hingga aktivitas kriminal seperti penyelundupan minyak. Daerah tersebut juga diduga menjadi basis bagi warga negara asing pendukung Hezbollah dari Iran, Yaman, Bahrain, dan Lebanon, sementara baru-baru ini dua orang yang terdiri dari seorang peneliti Israel dan jurnalis AS diduga sempat disandera di wilayah ini.

Ultimatum Pemerintah dan Ketegangan Militer

Posisi Kataib Hezbollah mulai goyah menyusul laporan pemerintah Irak pada awal November yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut menyelundupkan minyak milik negara senilai ratusan juta dolar dari pipa-pipa di sekitar Jurf al-Sakhar sejak 2021, sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok milisi tersebut. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi lantas melakukan sejumlah penangkapan berdasarkan laporan itu dan menuntut Kataib Hezbollah meninggalkan Jurf al-Sakhar.

Kataib Hezbollah menolak ultimatum tersebut dengan juru bicara mereka menyatakan bahwa kelompok itu tidak akan mundur meski dalam keadaan mati. Al-Zaidi kemudian memerintahkan pasukan keamanan negara untuk mengepung kawasan tersebut, sementara Hezbollah dilaporkan mendatangkan bala bantuan.

Konfrontasi ini dinilai para pengamat sebagai salah satu ketegangan paling penting dan berbahaya antara pemerintah Irak dan milisi didikan Iran dalam kurun waktu lebih dari dua dekade. Menurut Ulf Laessing selaku kepala proyek Suriah dan Irak untuk Konrad Adenauer Foundation atau KAS, langkah tersebut merupakan sinyal politik bahwa kepemimpinan berencana mengubah keadaan, melucuti milisi, dan mengembalikan otoritas negara, meskipun merupakan langkah yang penuh kehati-hatian.

Situasi ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik di Irak yang terjepit di antara kepentingan Amerika Serikat dan sekutu Iran. Tekanan terhadap Irak untuk melucuti senjata sekutu Iran meningkat selama masa kepresidenan Donald Trump serta akibat perang antara AS dan Israel melawan Iran, dengan target Al-Zaidi menetapkan batas waktu Juni mendatang untuk membawa seluruh senjata berada di bawah kendali negara.

Rencana Keamanan Baru dan Negosiasi Kompromi

Ketegangan di Jurf al-Sakhar kian meningkat ketika Al-Zaidi mengumumkan rencana keamanan baru yang melibatkan anggota PMF lainnya, pasukan keamanan negara, serta kepolisian, yang kembali ditolak oleh Kataib Hezbollah. Hayder al-Shakeri, seorang peneliti di lembaga pemikir Inggris Chatham House, mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa Al-Zaidi tampak serius mengakhiri kendali otonom Kataib Hezbollah di wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat perpecahan di internal koalisi politik pembentuk pemerintahan maupun di dalam tubuh Kataib Hezbollah sendiri terkait cara menghadapi situasi buntu ini. Sejumlah pejabat senior mempertimbangkan penyerahan sebagian wilayah kepada pasukan federal secara bertahap, sementara sebagian anggota senior Kataib Hezbollah dikabarkan lebih memilih menyerahkan teritori tersebut kepada brigade PMF tertentu ketimbang aparat keamanan negara.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa seluruh pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang mengizinkan pasukan pemerintah memasuki Jurf al-Sakhar. Kompromi tersebut dinilai positif oleh KAS Laessing karena mampu menghindari kekerasan fisik secara langsung.

Meskipun militer Irak memiliki sumber daya yang lebih besar dan berpotensi memenangkan pertempuran jika institusi tetap bersatu, Al-Shakeri menjelaskan bahwa kemenangan tersebut tidak akan mudah diraih karena Kataib Hezbollah dapat membebankan biaya melalui serangan asimetris, tekanan politik, dan jaringan internal negara. Perkembangan kompromi ini akan dicermati oleh milisi lain di Irak karena menyangkut persoalan inti mengenai faksi yang mengontrol wilayah dan aktivitas ekonomi di luar pengawasan pemerintah.

Kompromi yang paling mungkin terjadi adalah menghilangkan monopoli Kataib Hezbollah alih-alih menyingkirkan PMF sepenuhnya dari Jurf al-Sakhar, yang tetap berdampak penting jika membuka wilayah tersebut bagi pasukan reguler negara, melindungi infrastruktur minyak, dan menempatkan keamanan di bawah struktur komando pemerintah yang lebih jelas serta memungkinkan warga pengungsi kembali ke kediaman mereka.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *