Google menolak permintaan pemerintah Inggris untuk menghapus sebuah video YouTube yang diunggah oleh istri narapidana kasus pemerkosaan Russell Brand, di mana narapidana tersebut mengklaim dirinya tidak bersalah. Permintaan penghapusan tersebut diajukan oleh Dinas Pemasyarakatan Inggris dan Wales melalui mekanisme resmi yang dimiliki lembaga pemasyarakatan dengan perusahaan-perusahaan teknologi.
Penolakan Google dan Respons Pemerintah
Seorang juru bicara Kementerian Kehakiman (MoJ) menyatakan bahwa langkah tersebut sangat tepat untuk meminta agar konten yang meresahkan para korban dapat diturunkan. Komedian tersebut kini mendekam di penjara setelah dijatuhi hukuman sepuluh setengah tahun akibat vonis pemerkosaan dan tiga tuduhan penyerangan seksual.
Sumber Whitehall kepada BBC News melaporkan bahwa Google menolak permintaan tersebut dengan alasan aturan platform belum dilanggar. Melalui sebuah pernyataan, Google menyampaikan bahwa pihak mereka sedang menyelidiki konten baru tersebut dan mengingatkan bahwa kanal Russell Brand telah diskors dari Program Mitra YouTube sejak September 2023 tanpa kemampuan monetisasi.
Menteri Perumahan Matthew Pennycook menyebut video tersebut menjijikkan dan menyatakan bahwa pemerintah tetap menjalin dialog erat dengan Google. Sementara itu, mantan Menteri Pengamanan Jess Phillips menyampaikan kepada program Today di BBC Radio 4 bahwa pemerintah tidak mempunyai wewenang untuk memaksa penurunan video tersebut dan bergantung sepenuhnya kepada tindakan YouTube.
Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch berpendapat bahwa dirinya tidak akan langsung menuntut Google menghapus video tersebut jika sedang berkuasa, mengingat YouTube merupakan platform pribadi. Di sisi lain, Menteri Anak Josh MacAlister menilai langkah Meta yang menutup akun media sosial Brand karena melarang akun milik terpidana kejahatan seksual dapat menjadi teladan bagi Google.
Pemeriksaan Aturan Penjara dan Reaksi Korban
Pesan yang disampaikan Brand juga memicu penyelidikan internal terkait dugaan pelanggaran aturan penjara. Downing Street sebelumnya menilai pesan tersebut sangat mengkhawatirkan karena narapidana dilarang keras membuat pernyataan yang menimbulkan penderitaan bagi korban maupun berbicara kepada media kecuali dalam keadaan luar biasa.
Menteri Kehakiman Alex Norris menyatakan kasus ini tengah diselidiki secara mendesak dan mengharapkan adanya tindakan tegas apabila terbukti ada aturan yang dilanggar. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat berupa larangan telepon sementara atau pemantauan langsung terhadap panggilan narapidana.
Mia Latter, salah satu perempuan yang melontarkan tuduhan terhadap Brand pada tahun 2023, mengungkapkan rasa kecewanya saat mendengar pesan tersebut disampaikan melalui acara pasangan tersebut. Video tersebut beserta akun YouTube Brand dan akun X miliknya masih aktif hingga saat ini.
Sumber: BBC News








