Kunjungan Perdana Menteri Jepang ke China pada Kamis (15/10) mendapat sambutan yang dingin dari Beijing akibat ketegangan terkait masalah Taiwan. Sambutan yang kurang antusias ini dinilai dapat memperpanjang pembatasan ekspor mineral kritis yang telah berdampak pada industri Jepang selama setahun terakhir.
Upaya Komunikasi yang Dibatasi
Menurut Jeremy Chan selaku analis senior di Eurasia Group, pemerintah China berupaya menurunkan status resmi pimpinan Jepang tersebut agar diperlakukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara. Situasi ini memperlihatkan keengganan Beijing untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Tokyo.
Dalam sesi jabat tangan pada Kamis pagi, sang pemimpin Jepang menghabiskan waktu beberapa menit untuk mencoba berbicara kepada pemimpin China tanpa kehadiran seorang penerjemah, sementara para pemimpin lainnya memilih untuk langsung berjabat tangan dan melanjutkan langkah.
Kei Koga selaku profesor madya di Nanyang Technological University di Singapura menyatakan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk tetap menunjukkan kesan bahwa komunikasi masih bisa terjalin di tengah ketegangan yang berlangsung. Namun, hal itu semakin sulit diwujudkan dalam percakapan formal maupun informal.
Dampak Kebijakan dan Mineral Kritis
Para analis menilai sikap dingin dari pihak tuan rumah menunjukkan bahwa Beijing belum siap memaafkan komentar terkait Taiwan. Hubungan bilateral diprediksi akan terus tegang selama masa jabatan pimpinan Jepang tersebut belum berakhir.
Tianchen Xu selaku ekonom senior di Economist Intelligence Unit menyebutkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membuat Jepang terus menghadapi pembatasan pasokan tanah jarang dari China pada tahun depan.
Ketegangan antara kedua negara bermula ketika sang pemimpin Jepang menyatakan pada November 2025 bahwa krisis di Selat Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dan memicu respons pertahanan diri. Meskipun substansi tersebut sejalan dengan kebijakan keamanan yang sudah ada, para perdana menteri sebelumnya cenderung menghindari pengungkapan secara eksplisit dalam skenario Taiwan.
Pihak China merespons pernyataan tersebut dengan kemarahan dan menuntut pencabutan pernyataan. Permintaan tersebut tidak dipenuhi, sementara komunikasi tingkat tinggi berada dalam frekuensi minimal selama setahun terakhir meskipun pintu dialog diklaim tetap terbuka.
Sejak saat itu, China memberlakukan pengetatan aturan yang berdampak pada Jepang, meliputi pengendalian ekspor barang dwiguna dan tanah jarang yang memiliki potensi kegunaan militer. Selain itu, pembatasan juga dilakukan melalui imbauan agar warga negara China tidak bepergian ke Jepang serta penghentian impor produk makanan laut asal Jepang.
Sumber: US Top News and Analysis







