Kesehatan

Negara Wajib Lindungi Warga dari Ancaman DBD dan Perubahan Iklim

Negara Wajib Lindungi Warga dari Ancaman DBD dan Perubahan Iklim
Daftar Isi
  1. Mandat Konstitusi dan Target Bebas DBD
  2. Pandangan Pemerintah dan Parlemen
  3. Faktor Iklim dan Strategi Penanganan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa konstitusi mewajibkan negara untuk melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman penyakit. Menurutnya, lonjakan kasus demam berdarah dengue setiap tahun mengindikasikan perlunya peningkatan kesiapan negara dalam menghadapi dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

Mandat Konstitusi dan Target Bebas DBD

Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam pembukaan diskusi bertema “Dialog Kebijakan: Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, seperti dilaporkan detikcom. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12 bekerja sama dengan Kobar Lawan Dengue dan MPR RI.

Politisi yang akrab disapa Rerie ini menyatakan bahwa aspek perlindungan warga dari ancaman kematian akibat DBD merupakan mandat konstitusional. Ancaman tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang menargetkan bebas DBD pada tahun 2030, sehingga ia mendorong pemerintah menyusun peta risiko dengue berbasis proyeksi iklim serta memperkuat jejaring multisektor.

Ketua Umum Kobar Lawan Dengue Suir Syam menjelaskan bahwa organisasinya hadir sebagai wadah kolaborasi multisektor guna mengatasi dampak penyakit tersebut. Ia mengingatkan agar setiap kasus kematian akibat DBD dijadikan momentum untuk memperkuat upaya pencegahan.

Pandangan Pemerintah dan Parlemen

Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk agar target Indonesia bebas DBD pada 2030 dapat terwujud. Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini tercatat sebagai negara dengan kasus kematian akibat DBD tertinggi di dunia.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi dialog lintas sektor tersebut dan berharap gagasan yang lahir dapat berwujud menjadi langkah konkret. Nihayatul memaparkan data tahun 2025 yang mencatat 161.752 kasus DBD dengan 673 kematian serta beban ekonomi mencapai Rp8,7 triliun per tahun, seraya meminta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terus ditingkatkan.

Deputi III Kantor Staf Presiden Yan Hiksas mengungkapkan bahwa pada 2014 dampak El Nino memicu 14.000 kematian akibat wabah DBD. Pada 2025, angka kematian tercatat sebanyak 672 jiwa dengan ratusan ribu kasus, sementara beban biaya pengobatan yang ditanggung BPJS mencapai Rp2 triliun per tahun, sehingga ia berharap ada metode deteksi dan pengobatan yang lebih cepat.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas Pungkas Bahjuri Ali menilai penguatan fasilitas kesehatan hingga tingkat puskesmas sangat diperlukan untuk mendeteksi secara dini dan menangani kasus DBD guna menekan angka kematian. Sementara itu, Analis Kebijakan Kemendagri Heri Supriyanto menyatakan kementeriannya memperkuat perencanaan daerah secara bottom up karena perubahan iklim membuat penanggulangan DBD semakin kompleks dan memerlukan langkah promotif serta preventif yang terkoordinasi.

Faktor Iklim dan Strategi Penanganan

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan bahwa faktor iklim memiliki kendali besar terhadap sebaran kasus DBD yang biasanya meningkat pada puncak musim hujan. Ia memperkirakan perubahan iklim tahun ini memperluas sebaran vektor DBD hingga ke dataran tinggi, dan BMKG berkomitmen mendukung rencana aksi nasional lewat penyediaan data iklim.

Peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM Aditya Lia Romadona menjelaskan bahwa kasus DBD di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino kuat dengan puncak kasus bervariasi antara Oktober hingga April di setiap provinsi. Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini dua tingkat yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan BMKG.

Peneliti OUCRU Indonesia Iqbal Elyazar mengingatkan agar DBD tidak lagi dipandang sekadar sebagai masalah musiman mengingat penelitian pada 2018 menduga ada 7,8 juta kasus infeksi dengue di Indonesia. Ia menegaskan perlunya kesiapan menghadapi potensi wabah besar dengan memberantas sarang nyamuk sejak fase jentik dalam waktu enam bulan ke depan.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Sumarjaya menilai sistem surveilans saat ini sudah selaras dengan fakta lapangan dan pengendaliannya harus mencakup intervensi pada lingkungan, vektor, serta manusia. Di sisi lain, Ketua Umum Komite Imunisasi Nasional Sri Rezeki Hadinegoro menyatakan bahwa iklim mempercepat siklus hidup nyamuk dan anak-anak usia satu tahun sekitar 25 persen sudah terpapar, sehingga ia mendorong program vaksinasi DBD dijadikan program nasional.

Diskusi tersebut dipandu oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar serta dihadiri oleh sejumlah narasumber dan penanggap dari berbagai instansi terkait.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *