Dunia

Lima Negara Uni Eropa Hidupkan Lagi Rencana Deportasi ke Rwanda

Lima Negara Uni Eropa Hidupkan Lagi Rencana Deportasi ke Rwanda
Daftar Isi
  1. Detail Skema Pemulangan Migran
  2. Alasan Pemilihan Rwanda
  3. Perbedaan dengan Skema Inggris
  4. Kekhawatiran Kemanusiaan

Lima negara anggota Uni Eropa mengumumkan kesepakatan dengan Rwanda untuk menjadi tuan rumah bagi pencari suaka yang ditolak. Pengumuman skema yang menargetkan transfer mulai tahun 2027 ini disampaikan di Wina pada Senin oleh perwakilan Austria, Denmark, Jerman, Yunani, dan Belanda bersama Rwanda.

Detail Skema Pemulangan Migran

Pemerintahan kelima negara tersebut berencana mendirikan fasilitas “pusat pemulangan” di luar Uni Eropa, tempat migran yang diperintahkan meninggalkan negara anggota dapat dipindahkan meskipun bukan warga negara Rwanda. Usulan ini hanya berlaku bagi individu yang menghadapi perintah pemulangan yang dapat dieksekusi, termasuk pencari suaka yang permohonannya ditolak. Pemerintah negara-negara tersebut akan menanggung seluruh biaya, termasuk akomodasi sementara.

Berdasarkan pernyataan bersama, pihak yang ditransfer akan diberikan kesempatan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Rwanda. Alternatif lainnya, mereka dapat pulang secara sukarela ke negara asal atau pergi ke negara lain yang dapat mereka masuki secara sah, dengan bantuan dari Rwanda dan organisasi internasional. Perjanjian resmi tersebut belum ditandatangani dan pemerintah belum merinci jumlah orang yang akan dipindahkan. Komisi Eropa mencatat terdapat 669.365 permohonan suaka pertama di seluruh Uni Eropa pada 2025, dengan tingkat persetujuan rata-rata mencapai 45 persen, sementara sekitar 90 persen pemohon yang ditolak tetap tinggal di blok tersebut.

Alasan Pemilihan Rwanda

Wakil Perdana Menteri Belanda, Bart van den Brink, menjelaskan bahwa Rwanda dipilih karena memiliki pengalaman yang memadai dalam menerima kelompok migran besar serta kerja sama erat dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Rwanda selama ini telah menampung banyak pengungsi, sebagian besar dari Republik Demokratik Kongo dan Burundi.

Selain itu, negara tersebut pernah membuat kesepakatan serupa dengan beberapa pemerintahan lain untuk menerima orang-orang yang dideportasi. Antara 2013 dan 2018, Israel mendeportasi ribuan migran Eritrea dan Sudan ke Rwanda di bawah kesepakatan rahasia. Rwanda juga menerima 3.000 migran yang dipindahkan dari Libya lewat kesepakatan dengan UNHCR dan Uni Afrika pada 2019, serta menyetujui ratusan deportan dari Amerika Serikat tahun lalu.

Menteri Dalam Negeri Rwanda, Vincent Biruta, menyatakan bahwa skema baru ini akan memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang tidak memiliki hak untuk tinggal di Eropa. Dokumen latar belakang yang dirilis pada hari Minggu menguraikan model yang hemat biaya dan berkelanjutan, di mana kelima negara Uni Eropa akan menanggung biaya langsung pusat tersebut serta mendanai proyek integrasi dan kesejahteraan migran yang diklaim dapat menguntungkan warga Rwanda dan mendukung pembangunan negara.

Perbedaan dengan Skema Inggris

Inggris sebelumnya sempat meneken kesepakatan serupa pada 2022 di bawah pemerintahan Partai Konservatif yang kala itu berkuasa. Berbeda dari rencana saat ini, Inggris berencana memindahkan semua pencari suaka yang tiba secara tidak teratur ke Rwanda untuk memproses klaim mereka di sana, dan mereka yang mendapat suaka akan dimukimkan kembali di Rwanda, bukan di Inggris.

Mahkamah Agung Inggris menyatakan rencana tersebut melanggar hukum pada 2023 karena para migran yang ditransfer akan menghadapi risiko nyata *refoulement*, yakni dipaksa kembali ke negara asal yang membahayakan keselamatan mereka. UNHCR yang menentang rencana tersebut menyampaikan kepada pengadilan Inggris bahwa sistem suaka Rwanda tidak memadai. Skema itu akhirnya dibatalkan pada 2024 setelah Partai Buruh berkuasa, dengan total pembayaran sekitar 290 juta poundsterling atau setara dengan 390 juta dolar Amerika Serikat kepada Rwanda meskipun hanya empat orang yang pindah secara sukarela.

Menteri Dalam Negeri Jerman, Alexander Dobrindt, menegaskan bahwa skema baru Uni Eropa tidak dapat dibandingkan dengan program Inggris karena pemindahan hanya dilakukan kepada individu yang proses suakanya sudah selesai secara hukum dan dinyatakan tidak memerlukan perlindungan. UNHCR saat ini bertindak sebagai penasihat bagi Rwanda dan kelima negara Uni Eropa untuk memastikan kepatuhan rencana terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

Kekhawatiran Kemanusiaan

Berbagai kelompok hak asasi manusia menyuarakan keberatan terhadap rencana tersebut terlepas dari janji pemantauan independen oleh Rwanda dan keterlibatan UNHCR. Koalisi yang terdiri dari 47 organisasi, termasuk International Rescue Committee, memperingatkan bahwa kesepakatan ini berisiko memisahkan individu dari kehidupan yang telah mereka bangun di Eropa menuju negara tanpa jaringan keluarga atau sosial.

Koalisi tersebut mencontohkan pengalaman pencari suaka yang dideportasi Israel ke Rwanda dan Uganda, di mana banyak dari mereka justru terjerumus ke dalam perjalanan berbahaya dan jaringan perdagangan manusia. Human Rights Watch (HRW) turut menentang kesepakatan itu karena pemindahan ke negara ketiga terbukti memicu pelanggaran hak bagi para deportan, termasuk penahanan sewenang-wenang dan perlakuan buruk.

Perwakilan HRW, Judith Sunderland, menyatakan bahwa sejarah menunjukkan pemindahan ke negara ketiga melanggar hak dan menimbulkan penderitaan. Amnesty International menilai skema serupa di masa lalu terbukti melanggar hukum, tidak dapat diterapkan, dan mahal. Organisasi hak asasi manusia juga menyoroti catatan hak asasi manusia Rwanda, termasuk penggusuran paksa terkait proyek pembangunan perkotaan, terbatasnya perlindungan hak buruh, penyempitan ruang sipil, serta penuntutan yang tidak adil terhadap anggota oposisi politik.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *