Metropolitan

DPRD DKI Desak Dinkes Usut Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok

DPRD DKI Desak Dinkes Usut Bayi Meninggal di RSUD Tanjung Priok

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti kasus meninggalnya seorang bayi di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diduga berkaitan dengan keterlambatan penanganan medis saat persalinan. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Desakan Audit Komprehensif dan Transparan

Kenneth menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan berharap mendapatkan pendampingan selama masa sulit. Ia meminta penelusuran kasus tersebut dilakukan secara objektif dan transparan agar penyebab pastinya dapat diketahui.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa peristiwa itu harus menjadi alarm keras bagi jajaran pelayanan kesehatan di Jakarta agar tidak ada lagi lambatnya respons maupun masalah koordinasi. Menurutnya, dalam kondisi darurat persalinan, setiap detik sangat berharga karena taruhannya adalah nyawa ibu dan bayi.

Ia meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta tidak hanya melakukan pemeriksaan prosedur secara formalitas. Audit harus dilaksanakan secara komprehensif untuk mengungkap seluruh faktor yang berkontribusi, siapa yang bertanggung jawab, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pembangunan Sistem Respons Darurat

Lebih lanjut, Kenneth mendorong Pemprov DKI Jakarta membangun sistem respons kegawatdaruratan persalinan yang terintegrasi di seluruh RSUD dan puskesmas. Fasilitas kesehatan harus memiliki standar operasional yang jelas, tenaga medis yang siaga selama dua puluh empat jam, serta dukungan ambulans yang siap beroperasi.

Ia juga menilai perlunya standar waktu respons yang terukur serta mekanisme pengambilan keputusan medis dalam kondisi darurat agar pasien tidak perlu menunggu akibat pergantian shift atau keterbatasan petugas.

Di sisi lain, Kenneth mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo yang menyampaikan belasungkawa serta memerintahkan pelaksanaan audit maternal-perinatal dengan melibatkan organisasi profesi. Ia mengingatkan agar instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembenahan nyata di lapangan dan hasil audit disampaikan secara transparan kepada publik.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *