Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah belum menentukan lembaga pengelola dana cadangan pesangon bagi perusahaan. Kewajiban pengusaha menyediakan dana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Proses Penentuan Lembaga Pengelola
Menurut Yassierli, penetapan lembaga pengelola memerlukan waktu yang panjang karena pemerintah harus merumuskan rincian aturan lewat peraturan turunan. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, ia menegaskan bahwa kabar penunjukan lembaga tertentu sebagai pengelola dana tersebut tidak benar.
Dalam penyusunan aturan turunan ini, pemerintah akan menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia serta Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan juga bakal berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan kementerian koordinator terkait.
Kajian Besaran Dana dan Aturan UU
Yassierli menjelaskan bahwa pembahasan peraturan turunan turut mencakup pengkajian besaran dana yang wajib disetor pengusaha. Pemerintah ingin menciptakan keseimbangan agar beban perusahaan tidak berlebihan, sementara hak buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja mendapat kepastian alokasi dana pesangon.
Berdasarkan Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon guna menjamin hak pekerja yang terkena PHK di luar alasan pensiun dan belum mengikuti program pensiun. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga pemerintah dan pengusaha yang melanggar ketentuan akan menghadapi sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha. Seluruh rincian mengenai mekanisme penyetoran, tata cara sanksi, dan besaran kewajiban tersebut akan dimuat dalam Peraturan Pemerintah.








